Network
"Seluruh petani yang saya kunjungi itu rata-rata mengeluhkan hal yang sama. Karena itu, saya punya gagasan sebenarnya serahkan saja masing-masing ke kepala daerah. Biar kepala daerah yang memandu langsung petaninya. Kalau Bupati dikasih kewenangan untuk distribusi pupuk ini, saya kira akan lebih efektif," tuturnya.
Baca Juga: Masyarakat Bandung Keluhkan Pembuangan Limbah Tapioka
Bambang menambahkan, dengan pendampingan kepala daerah maka masalah pendataan petani melalui elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai satu satunya cara untuk mendapatkan alokasi pupuk bisa dilakukan secara tepat dan cepat.
Termasuk, menyisir kembali kepemilikan Kartu Tani sebagai syarat petani dapat memanfaatkan pupuk subsidi.
Sehingga petani yang selama ini belum menjadi anggota kelompok tani, kebutuhan pupuknya bisa masuk dalam e-RDKK.
Baca Juga: Usai Kalah dari Biden, Seorang Donatur Keluarkan Rp35 Miliar untuk Buktikan Kecurangan
"Para penyuluh kita dilapangan banyak menghadapi berbagai kendala, mulai dari sarpras yang minim hingga terbatasnya uang operasional. Karena itu dukungan kepada mereka pun harus ditingkatkan," imbuhnya.
Ono Surono melakukan pertemuan dengan Dirjen Sarana dan Prasarana Kementan Sarwo Edhy, perwakilan PT Pupuk Indonesia Holding Company, Perwakilan Petani, Perwakilan Agen, dan Perwakilan Distributor Pupuk membahas kondisi di Kabupaten Indramayu yang saat ini kekurangan pupuk, terutama pupuk subsidi, dikutip Tuban Bicara dari dpr.go.id.***
