Tuban Bicara - Pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia berdampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa.
Hal ini terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional, dan sektor yang paling merasakan dampaknya adalah sektor rumah tangga.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kantor Perwakilan Wilayah BI Jawa Barat di Kota Bandung, Jum’at 27 November 2020.
Baca Juga: Menteri PUPR Rampungkan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Sepanjang 648 Kilometer
"Kita ketahui, rumah tangga memegang peranan besar terhadap perekonomian, baik terhadap komponen pembentukan konsumsi Produk Domestik Regional Bruto, maupun terhadap penghimpunan dana pihak ketiga serta penyerapan kredit pada sistem keuangan," ujar Eriko.
Dikatakannya, pihak Bank Indonesia juga meyakini bahwa sektor rumah tangga memang memiliki peran penting dalam pilar ekonomi nasional baik sektor swasta maupun sektor pemerintah.
Sebab rumah tangga yang kuat ekonomi dan edukasinya secara agregat dapat mendukung pencapaian stabilitas ekonomi, khususnya melalui pencapaian inflasi yang rendah dan terkendali.
Baca Juga: Serap Sejumlah Maslah, DPR Susun Peta Jalan Pendidikan
"Dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan tersebut, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dari sisi moneter dan perbankan agar tercapai kondisi ekonomi makro yang stabil dan kondusif. Hal ini mengingat UMKM merupakan salah satu pemain penting bagi perekonomian nasional," ungkapnya.
Sementara itu, sambung Eriko, pengembangan UMKM masih berhadapan dengan salah satu kendala dalam mengakses pembiayaan dari perbankan yaitu keterbatasan informasi perbankan mengenai UMKM yang potensial atau mengenai kelayakan usahanya.
Dalam penyaluran kredit kepada UMKM, tidak selalu dapat memperoleh informasi keuangan yang memadai dari UMKM tersebut yang mana UMKM belum pernah berhubungan dengan bank.
Baca Juga: DPR Tinjau UMKM Banten untuk Turunkan Bunga KUR
"Hal ini merupakan keunikan dari UMKM, yang umumnya tidak memiliki informasi yang terorganisir mengenai kondisi keuangan, pangsa pasar, dinamika kompetisi dan jejak rekam manajemen.
Di samping itu, UMKM juga memiliki keterbatasan informasi mengenai produk dan jasa bank yang sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka serta informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam upaya mengakses layanan perbankan tersebut," tutur legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Gubernur BI Bidang Kantor Perwakilan Dwi Pranoto menyampaikan, Kantor Perwakilan Wilayah BI Jawa Barat saat ini tengah mengembangkan 106 klaster UMKM yang tersebar di berbagai daerah meliputi 16 jenis produk/jasa.
Baca Juga: DPR Dukung Program Mina Padi
Adapun 106 klaster UMKM itu terdiri dari 37 klaster pangan/volatic food diantaranya yaitu beras, jagung, sapi, ayam.
Kemudian 22 klaster komoditas ekspor kopi, 3 fashion dan craft, 6 desa wisata, dan 38 klaster local economic development (LED), yang antara lain yakni domba, kelinci, perikanan tangkap, perikanan laut, ubi Cilembu, dan gula aren, dirilis Tuban Bicara dari dpr.go.id.***