Network
Tuban Bicara - Sejumlah anggota Komisi X DPR RI mengusulkan agar pemerintah memberikan keleluasaan pemanfaatan sarana prasarana milik pemerintah untuk dimanfaatkan oleh cabang olahraga (cabor). Menyusul banyaknya keluhan terkait mahalnya biaya sewa aset fasilitas cabang olahraga milik pemerintah.
Hadir perwakilan cabor antara lain Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Dalam rapat tersebut, beberapa cabang seperti PODSI, PSSI, PASI dan PBSI mengeluhkan mahalnya biaya sewa sarpras atau fasilitas olahraga milik pemerintah maupun BUMN, salah satunya sarpras Komplek Gelora Bung Karno.
Baca Juga: Pemda Manggarai Barat Lakukan Sejumlah Inovasi untuk Penanganan Stunting
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Yoyok Sukawi menuturkan hal itu perlu menjadi catatan penting dan masukan bagi pembahasan RUU SKN.
Menurutnya, hal ini cukup ironis karena menghambat cabor melaksanakan kegiatan, padahal organisasi tersebut membawahi beberapa atlet yang kerap mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
"Memang yang terjadi selama ini di pusat maupun di daerah itu sama. Jadi kalau di pusat GBK itu sewanya sangat mahal, bahkan juga sulit diakses oleh cabor untuk latihan padahal untuk kepentingan bangsa dan negara, begitu juga di daerah," katanya, dikutip Tuban Bicara dari dpr.go.id.***
