Network
Tuban Bicara - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berbicara terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Diketahui, wacana pembangunan IKN kembali digulirkan. Pemerintah melalui Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso menyampaikan bahwa masterplan IKN sudah mulai disusun.
Kendati demikian, proses pemindahan dan pembangunan tersebut masih terbatas, karena adanya pandemi Covid-19.
Baca Juga: Giring Ganesha: Pak Jokowi Sangat Setuju Jika Saya Maju untuk Jadi Capres
Baca Juga: Tanggapi KLB Maeldoko di Partai Demokrat, Marzuki Alie: Siapa yang Dzalim Siapa yang Didzalimi
Hal Ini pun mendapatkan tanggapan dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.
Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa sebaiknya pembangunan IKN dilakukan bersamaan dengan terbitnya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
RUU IKN sendiri saat ini sudah masuk dalam Prolegnas DPR. Jimly Asshiddiqie menekankan agar RUU IKN dibahas tuntas agar pembangunan IKN berjalan lancar dan aman secara hukum.
Baca Juga: Soal KLB Demokrat 2021, Kemenhum HAM Diminta Objektif
"Kalau mau aman secara hukum, sebelum kegiatan pembangunan dimulai dengan dukungan APBN resmi," kata Jimly Asshiddiqie dikutip Twitter @JimlyAs, Senin, 22 Maret 2021.
Nantinya UU ini bisa menjadi acuan untuk membuat APBN. Setelah itu baru dimulai pembangunan ibukota negara baru.
"RUU IKN yang sekarang sudah masuk prolegnas di DPR selesaikan dulu, baru atas dasar UU itu dibuat anggaran resmi di APBNP Agustus 2021 atau setidaknya APBN 2022, proyek IKN dimulai," ucap Jimly Asshiddiqie.
Baca Juga: Disebut-sebut Drama Politik, Begini Penjelasan Herzaky Soal KLB Demokrat 2021
Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa apapun yang dilakukan secara tergesa-tergesa akan berakhir tidak baik.
"Semua hal yang dilakukan tergesa-gesa, seradak seruduk, asal cepat, biasanya berakhir buruk," tutur Jimly Asshiddiqie.
Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie sangat penting bagi semua pihak untuk saling mengingatkan.
Salah satu tugas mengingatkan itu bisa dilakukan oleh seorang Sarjana Hukum.
Sarjana Hukum yang bertugas untuk mengingatkan ini akan menjadi tukang rem bagi insinyur untuk menggarap proyek IKN.
"Maka penting untuk saling ingatkan, insinyur biasanya selalu mau cepat-cepet, seperti tukang gas, maka diperlukan tukang rem, disitulah pentingnya Sarjana Hukum." kata Jimly Asshiddiqie.
***
