Network
Tuban Bicara - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri turut ambil bagian mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting. Hal itu dibahas dalam rapat bersama Kepala BKKBN bersama Kemendagri di Jakarta, Rabu 27 Januari 2021.
Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Pemerintah pusat dan provinsi bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah stunting.
"Percepatan penurunan stunting, ini merupakan gerakan gotong royong dan memobilisasi kekuatan akar rumput. Fokusnya pada penguatan sistem pelayanan di kabupaten/kota hingga ke tingkat Desa," kata dokter Hasto Wardoyo.
Baca Juga: Dirjen Bimas Kemenag Pastikan Pengelolaan Wakaf Uang Hanya Melalui Investasi produk Keuangan Syariah
Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh menambahkan, pihaknya ditugaskan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan dukungan penuh kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk pendataan keluarga dan penanganan stunting.
"Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level Desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat," kata Prof. Zudan dalam keterangan resmi, Kamis 28 Januari 2021.
Selain itu, sebagai pengelola big data kependudukan, Dukcapil berbagi pakai data sebanyak 271 juta penduduk by name by address lengkap dengan nomor induk kependudukan kepada seluruh K/L untuk perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Tanggapi Mahfud MD Soal Aliran Dana FPI, Ferdinand Hutahaean: Parah! FPI Gunakan Dana Asing
Dengan begitu, Dukcapil bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui NIK," tutur Dirjen Zudan.
Dirjen Dukcapil melanjutkan, data dari BKKBN dan Kemendagri perlu adanya sinkronisasi, dalam rangka penurunan stunting.
"Tentu perlu dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki Kemendagri dengan hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Kemendagri akan mendukung penuh program BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting," pungkasnya.
