Network
Tuban Bicara - Kasus intoleransi di lingkungan pendidikan kembali ramai diperbincangkan setelah seorang siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat dipaksa untuk memakai jilbab oleh aturan sekolahnya viral ke publik.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim telah mengintruksikan agar Pemerintah Daerah setempat segera memberi sanksi tegas, bahkan memecat pihak yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meyakini persoalan intoleransi itu bukan barang baru di dunia pendidikan Indonesia. Menurut mereka, Nadiem harus membongkar serta mengusut tuntassemua permasalahan ini hingga ke akarnya.
Baca Juga: Pemuda 16 Tahun Rencanakan Bunuh Jamaah di Dua Masjid Singapura
Baca Juga: Presiden AS Berencana Lanjutkan Hubungan Diplomatik Dengan Palestina
"Kami menyayangkan bahwa Kemendikbud hanya merespons kasus baru yang kebetulan sedang trending topic. Mas menteri tidak mengaku secara terbuka, mengungkapkan ke publik jika fenomena intoleransi tersebut banyak dan sering terjadi dalam persekolahan di tanah air," ujar Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri lewat keterangan tertulis, pada elasa (26/1).
"Mas menteri seharusnya membongkar persoalan intoleransi di sekolah. Persoalan intoleransi di sekolah sebenarnya mengandung problematika dari aspek regulasi struktural, sistematik dan birokratis," imbuhnya.
Ia menduga faktor utama melanggengkan aturan diskriminatif di SMKN 2 Padang bermula dari instruksi wali kota setempat yang mewajibkan seluruh siswa Pendidikan Dasar dan Menengah yang beragama Islam menggunakan pakaian muslim.
