DPR Dorong BKKBN Jadi Leading Sektor Pencegahan dan Penanggulanagan Stunting

- 27 November 2020, 17:10 WIB
Kepala Perwakilan BKKBN.*
Kepala Perwakilan BKKBN.* /Kasiridho/

Tuban Bicara - Tiga puluh persen anak balita di Indonesia terancam stunting dan dapat menghambat pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan kognitif dan intelektual anak. 

Tingginya angka stunting ini, membuat pemerintah mencanangkan program percepatan penanggulangan stunting melalui Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) 2018-2024, yaitu sebuah strategi jangka panjang terintegrasi yang mengedepankan konvergensi upaya intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Untuk membuat penangan stunting semakin terarah, Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi leading sektor pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan langkah yang tepat.

Baca Juga: Sejumlah Cabang Olahraga Keluhkan Mahalnya Biaya Sarpras

Menurut Edy, BKKBN merupakan Instansi yang berkaitan erat dengan keluarga, terlebih stunting dapat diatasi jika ada edukasi kepada setiap keluarga. 

"Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini sedang berkolaborasi dan bersinergi menekan angka stunting nasional. BKKBN diharapkan menjadi leading dalam upaya menekan stunting merupakan langkah yang tepat, semoga kebijakan penunjukan ini cepat keluar agar masalah stunting cepat teratasi," kata Edy saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis 26 November 2020. 

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, BKKBN yang kerap bersinggungan langsung dengan keluarga, menjadi poin penting dalam mengedukasi masyarakat akan penyebab, dampak dan bahayanya stunting.

Baca Juga: Pemda Manggarai Barat Lakukan Sejumlah Inovasi untuk Penanganan Stunting

Selain mendorong BKKBN menjadi leading sektor, ia meminta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan semakin diperkuat.

"Stunting ini masalah bersama, maka persoalan stunting harus dihadapi secara bersama pula oleh seluruh elemen bangsa. Kolaborasi pemerintah dengan aktor non-pemerintah diperlukan guna memastikan upaya mengatasi stunting berjalan efektif dan membuahkan hasil yang optimal," pungkasnya, dikutip Tuban Bicara dari dpr.go.id.***

Halaman:

Editor: M Anas Mahfudhi

Sumber: dpr.go.id


Tags

Terkait

Terkini

x