Network
Tuban Bicara- Pilkada serentak di Jatim akan digelar 9 Desember 2020 yang jumlahnya 19 kabupaten/kota.
Di antaranya; Surabaya, Blitar, Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Gresik, Jember, Lamongan, Malang, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Kabupaten Sumenep, Trenggalek, dan Tuban.
Baca Juga: Pemerintah Akan Hapus BBM Premium Awal 2021, Berlaku di Wilayah Jawa, Madura dan Bali
Baca Juga: Bupati Tuban Instruksikan Jajarannya Berikan Pelayanan Masyarakat yang Prima
Terkait dalam hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (BAWASLU) Jawa Timur mengingatkan aparatur sipil negara tak berfoto, mengunggah foto itu, hingga menanggapi posting-an bersama pasangan calon kepala daerah di media sosial.
“ASN jangan sampai melakukannya karena melanggar aturan terkait netralitas ASN di Pilkada," ujar anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi, ketika dikonfirmasi di Surabaya, pada sabtu 14 November 2020. Dikutip Tuban Bicara dari antaranews.com
Baca Juga: Timnas Brazil Raih Poin Penuh, Gol tunggal Firmino Penentu
Baca Juga: Mantan Pemain Barcelona Arturo Vidal Cetak 2 Gol Dalam Laga Chile Vs Peru
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ASN bersama Calon Ialah seperti Berfoto dan menunjukkan keperbihakan, menanggapi postingan pasangan calon dengan memberi tanggapan suka atau like, komentar, dan lainnya.
Menurut dia, aturan itu diatur pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk aturan dari Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Jika RUU Minol disahkan, Ini 9 Jenis Minuman dilarang
Baca Juga: Dedikasinya Membangun Kota, Risma Terima Penghargaan
Ia bilang, jika menemukan ada pelanggaran maka, "Kami klarifikasi untuk memastikan fotonya kapan dan tujuannya apa. Nanti hasilnya kami serahkan ke Komite ASN untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan diputuskan sanksinya apa."
Anggota Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur itu menegaskan, mereka memegang komitmen dan akan mengawasi setiap aktivitas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 untuk meminimalisasi kecurangan-kecurangan yang terjadi***.
