Network
Tuban Bicara - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan kata “pandemi” sebagai Kata Tahun Ini (KTI) 2020.
“Kata yang dipilih sebagai KTI pada tahun 2020 adalah kata pandemi yang bermakna wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas dengan kelas kata nomina," ungkap Kepala Badan Bahasa, Endang Aminudin Aziz, yang disampaikan pada taklimat media di Jakarta, Kamis (17/12).
Menurut Endang, penetapan kata tersebut dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu daftar kata terpopuler menurut KBBI, kemunculan di Google Trends, penanda berbagai peristiwa, penggunaan kata dalam berbagai kalangan, dan keluasan distribusi bidang.
Baca Juga: Orangutan yang diselundupkan ke Thailand Akhirnya dipulangkan ke Indonesia
Baca Juga: Miliki Arti Penting, UNISCO Tetapkan Pantun Sebagai Warisan Budaya Tak Benda
Kata ini memiliki popularitas yang relatif tinggi sepanjang tahun 2020 dengan distribusi penggunaan di berbagai daerah, bidang ilmu, dan pemangku kepentingan yang luas.
"Kita juga telah mempertimbangkan dengan beberapa kriteria yang ada,” lanjutnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (plt.) Kepala Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Dora Amalia juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kandidat yang dipertimbangkan selain kata 'pandemi'.
Baca Juga: Menag RI: Indonesia Jadi Role Model Kerukunan Umat Beragama di Dunia
Baca Juga: Waspada, Tersebar Situs BPJS Palsu menampilkan foto Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris
“Kandidiat lainnya selain kata pandemi adalah ‘daring’, dimana daring juga merupakan kata yang paling disebut pada tahun ini. Tetapi kata ‘daring’ sudah terkenal dari 2019 dan kurang menggambarkan keadaan tahun ini,” ujarnya. Dikutip tuban bicara dari laman kemdikbud.go.id, (18/12).
Sebagai KTI, kata pandemi ini juga berpotensi untuk tetap bertahan digunakan karena beberapa hal berikut, (1) penggunaan istilah pandemi Covid-19 mencerminkan kondisi global sepanjang tahun 2020 hingga waktu yang belum dapat ditentukan; (2) artikel jurnal dan berita terkait pandemi cukup banyak beredar di masyarakat; dan (3) penetapan berbagai kebijakan yang berdampak pada perekonomian, pariwisata, jam kerja, izin usaha, dan sistem pembelajaran.
