Network
Menurut Refly Harun, jika presiden hanya menjabat selama tujuh tahun satu periode maka presiden yang sedang menjabat tidak akan memikirkan soal Pilpres berikutnya yang tentunya akan mengganggu kinerja dari seorang presiden setidak-tidaknya satu tahun sebelum Pilpres.
"Kalau dia tujuh tahun maka presiden yang terpilih tidak akan memikirkan bagaimana caranya terpilih kembali, dia hanya berkonsentrasi pada pekerjaannya dan tidak akan ada gangguan-gangguan untuk periode berikutnya," ucapnya.
"Jadi dia konsentrasi untuk menuntaskan masa jabatan, kalau dia tidak berturut-turut juga demikian, dia tidak akan berpikir untuk terpilih kembali karena konstitusi atau aturan melarang jabatan yang berturut-turut," sambungnya.
Baca Juga: Taufik Rendusara Sebut Nazaruddin Bagi-bagi Uang ke Peserta KLB: Harus Ada Tindak Lanjut KPK!
Kalau sekarang, ungkap Refly Harun, terlihat jelas pada tahun 2014, enam bulan pertama Presiden Jokowi melakukan penyesuaian, kemudian tiga tahun berikutnya bekerja, dan dua tahun terakhir justru dipakai untuk persiapan pemilihan presiden kembali.
"Jadi bagaimana masa jabatan itu bisa efektif kalau yang dipikirkan adalah bagaimana terpilih kembali," tuturnya,
"Yang saya hanya ingin katakan bahwa selama masa jabatan itu tidak efektif, maka terlalu besar pengorbanan negeri ini untuk memilih seorang pemimpin yang tidak bisa bekerja full time dalam masa jabatannya karena akhirnya terbelenggu untuk pemilihan kembali," sambungnya.
Dalam artikel Jokowi-SBY Bisa Maju Lagi di Pilpres 2024, Refly Harun: Iya Memang Politik Itu Soal Kesempatan, Refly Harun berharap agar Presiden Jokowi juga tidak tergoda untuk mengubah konstitusi sehingga masa jabatan presiden bisa lebih dari dua periode.
"Mudah-mudahan presiden Jokowi tidak tergoda untuk mengubah konstitusi." katanya.
