Network
Baca Juga: Hari Ini Ada yang Melemah, yaitu Rupiah akibat Eskalasi Covid-19
Selain itu, DPR telah membentuk dua tim terkait dengan pandemi Covid-19 yang sedang dialami bangsa Indonesia, yaitu Tim Satgas Lawan Covid-19 dan Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19.
Kondisi pandemi juga berimbas terhadap pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Paripurna DPR membatasi kehadiran fisik anggota MPR, DPR, dan DPD, maupun para undangan. Karena itu bagi yang tidak hadir secara fisik, bisa hadir secara virtual.
Baca Juga: Makin Mudah Nih, dengan Adanya Gerai Layanan SIM Keliling Senin (Polda Metro Jaya)
Kehadiran fisik dibatasi hanya untuk pimpinan MPR, DPR, DPD, Fraksi MPR, Fraksi DPR, perwakilan provinsi DPD, BPK, MA, MK, KY, presiden dan wakil presiden, menteri koordinator, panglima TNI dan kepala Kepolisian Indonesia, serta mantan presiden dan mantan wakil presiden serta ketua partai politik.
Karena itu ruang sidang di Gedung Nusantara yang biasa diisi ribuan orang, hanya terisi sekitar tiga ratus orang dengan saling menjaga jarak.
Sekretariat Jenderal DPR yang menjadi "tuan rumah" pada Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Paripurna DPR mewajibkan semua undangan yang hadir melakukan uji usap Covid-19 sehingga semua yang hadir di ruang sidang dipastikan bebas Covid-19.
Selain itu, semua orang yang memasuki kawasan sekitar Gedung Nusantara tempat pelaksanaan sidang tahunan, wajib melaksanakan uji cepat Covid-19.
3. Pilkada Serentak 2020
Awal pandemi Covid-19 memunculkan pertanyaan apakah Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten, akan tetap dilaksanakan atau ditunda karena dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Distribusikan Vaksin Covid-19, Kapal Pelni Siap Bantu Angkut
