Network
Tuban Bicara - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag mengedukasi Jaminan Produk Halal (JPH) kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mastuki HS, mendorong pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal produknya. Menurutnya, sertifikasi halal dilandasi oleh tiga aspek mendasar, yaitu kemanusiaan, ketuhanan dan kebangsaan.
"Halal merupakan perintah agama, dan halal adalah bagian dari ibadah," kata Mastuki, saat webinar yang diadakan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rabu (02/12/20).
Baca Juga: Lawan Covid-19, Pemerintah Luncurkan Tagline Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit
Mastuki menambahkan, segi kemanusiaan, jaminan produk halal merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keturunan/jiwa, penghormatan bagi martabat manusia dan nilai universalitas.
Sedangkan pada aspek kebangsaan, jaminan produk halal menjadi bagian dari ketaatan terhadap regulasi yang ada, kepatuhan terhadap hukum, dan jaminan kepastian yang melindungi konsumen produk halal.
Baca Juga: Manfaatkan Krim Malam Bagi Kulit, Sudah Tahu?
"Di dalam menentukan jenis produk yang terkategori sebagai yang wajib bersertifikasi ini kita berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait dan MUI. Dan alhamdulillah ketetapan terkait ini sudah keluar," imbuhnya. Dikutip Tuban Bicara dari laman kemenag.go.id.
Mastuki menjelaskan, pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU JPH) mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Produk yang dimaksud adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
Baca Juga: Pertama Kali, Perusahaan Indonesia Dirikan Pabrik Pengolahan Sabun dan Body Lotion di Tanzania
"Sedangkan produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik," pungkasnya.
Adapun barang gunaan yang terkena wajib sertifikasi halal, lanjut Mastuki, adalah barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. Barang gunaan yang dipakai dapat berupa sandang, penutup kepala, dan aksesoris.
"Bisa jadi Bapak/Ibu pelaku UMK selain bergerak pada produk makanan dan minuman, juga mungkin pada barang gunaan. Seperti misalnya berupa aksesoris yang berbahan kulit, maka tentu ini harus dipastikan kehalalannya," terangnya.
Baca Juga: Fritz Ajak Humas Se-Jawa Timur Mengupgrade Diri
Mastuki memastikan bahwa sertifikasi halal itu mudah. Pelaku usaha cukup mengajukan permohonan sertifikat halal dengan memenuhi sejumlah hal. Di antaranya, memberikan informasi yang diperlukan secara benar, jelas dan jujur.
Juga, memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
Pelaku usaha juga wajib memiliki penyelia halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta melaporkan perubahan komposisi bahan dan proses produk halal.
Adapun prosedur dan tata cara sertifikasi halal dapat dipelajari lebih lanjut di laman BPJPH www.halal.go.id/infopenting.
