Network
Tuban Bicara - Tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro, Jawa Timur, tahun ini mencapai Rp 2,3 triliun. Hingga menjadi sorotan berbagai organisasi, tak terkecuali organisasi kemahasiswaan.
Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) M. Nur Hayan mengatakan, serapan APBD yang lamban memperlihatkan kinerja Pemkab Bojonegoro yang lamban pula.
Hal tersebut akan berdampak pada kesenjangan sosial kemasyarakatan.
Baca Juga: Terkait Dugaan Korupsi Calon Kepala Daerah, KPK: Proses Penyidikan Masih Terus Berjalan
"Tingginya Silpa menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang lamban" Ucap Hayan saat ditemui Kantor
Dia menjelaskan, jika serapan anggaran di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lemah maka akan menghambat realisasi program kerja dan pembangunan insfrastruktur yang akan berimbas bagi kesenjangan sosial dan peningkatan perekonomian masyarakat Bojonegoro.
Hayan sapaan akrabnya menjelaskan, dengan tingginya Silpa tahun ini harus di pertanyakan.
Baca Juga: Siapapun Pemenang Pilpres AS, Ekonom UI: Indonesia Perlu Memanfaatkan Peluang
Apalagi, berdasarkan data DJPK Kemenkeu Per 8 Juli 2020, SiLPA 2019 tertinggi di Indonesia adalah Kabupaten Bojonegoro sekitar Rp 2,3 trilun, diurutan kedua Surabaya sekitar Rp 1,2 trilun, Kota Palu Rp 997 miliar, dan diperingkat keempat Kabupaten Bogor Rp 916 miliar.
Seharusnya, Pemkab Bojonegoro tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan serapan anggaran.
