Network
Tuban Bicara - Amin AK yang menjadi Anggota Komisi Perdagangan DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mempertanyakan rencana pemerintah yang akan impor beras sebanyak 1 juta ton.
Pada Senin, 15 Maret 2021, Amin AK mengatakan jika impor beras secara nyata merugikan pelaku usaha pertanian dalam negeri.
“Jika saat ini impor beras dipaksakan, maka kecurigaan masyarakat bahwa masih kuatnya mafia pangan mempengaruhi kebijakan pemerintah sulit dibantah,” pungkasnya.
Baca Juga: Ternyata Kedelai Lokal Lebih Sehat dibandingkan Kedelai Impor
Amin AK juga berpendapat, jika sebenarnya sekarang waktu yang tepat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan janjinya memberantas mafia pangan.
“Inilah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk membuktikan janjinya memberantas mafia pangan dan para pemburu rente ekonomi yang merugikan rakyat,” ujar Amin AK.
Amin AK kemudian memaparkan bentuk kecurigaannya atas praktik berburu rente oleh rent seeker, yang berdasarkan pada adanya selisih harga beras di pasar dalam negeri dan internasional yang tinggi.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Bebaskan Pajak Impor Terkait Pengadaan Vaksin
“Dengan jumlah impor beras mencapai satu juta ton, maka nilai marginnya mencapai Rp2,4 triliun,” jelas Amin AK.
Impor beras dengan keuntungan mencapai Rp2,4 triliun, justru merugikan petani. Pasalnya, petani dipaksa menerima harga beras yang turun di bawah produksi.
“Ini sangat merugikan petani, karena memaksa harga beras petani turun di bawah biaya produksi mereka,” tegas Amin AK.
Baca Juga: Kabar Bahagia! Indonesia Inisiasi Forum Ekonomi Kreatif di ASEAN
“Saya tantang Pak Jokowi untuk membuktikan janjinya memberantas mafia pangan di negeri ini,” ujar Amin AK.
Amin AK berpendapat, mafia merupakan akar dari tingginya biaya ekonomi di negeri ini.
“Mafia adalah penyebab ekonomi biaya tinggi. Mereka mengendalikan rantai distribusi pangan masuk ke sistem pemerintahan dan mengatur kebijakan,” kata Amin AK.***
