Network
Tuban Bicara - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa inti dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning Proletariyati, itu sebenarnya ada dua.
Refly menjelaskan, inti yang pertama adalah masih ada keraguan akan vaksin Covid-19 Sinovac.
Selain itu memang masih ada perdebat di kalangan masyarakat perihal keunggulan atau efikasi dari vaksin tersebut.
Baca Juga: Viral! Lirik Lagu TikTok Sit Still Look Pretty - Daya, This Queen Don't Need a King
Perlu diketahui bahwa efikasi vaksin Sinovac di Brasil kini turun menjadi 50,4 persen saja, sementara di Indonesia 65,3 persen.
Angka efikasi yang dimiliki vaksin Sinovac tersebut tidak setinggi vaksin perusahaan lain.
"Yang jelas kalau di Brasil turun lagi sampai 50-an persen saja, di kita kalau tidak salah 60-an persen. Tapi memang angkanya tidak setinggi vaksin lainnya seperti Pfizer misalnya," kata Refly Harun, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 14 Januari 2021.
Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 14 Januari 2021 Malam Ini: Apakah Usaha Nana Berhasil?
Dia menganggap persoalan yang ada di sini adalah adanya upaya untuk memaksakan.
Terutama setelah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Hiariej menyampaikan bahwa mereka yang menolak vaksin dapat terancam tindak pidana, dan dikenakan hukum pidana satu tahun penjara
"Kira-kira Ribka mau dipidanakan tidak ya? Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ancamannya satu tahun atau denda Rp100 juta," ujar Refly.
Baca Juga: Perjuangan Indonesia Dalam Perempatan Final Yonex Thailand Open
Refly mengumpamakan jika ada rakyat yang menolak untuk disuntik vaksin sebanyak 30 ribu orang saja, maka di pengadilan akan ada 30 ribu kasus yang harus diproses.
"Kan tidak bisa main tipiring, tindak pidana ringan kan langsung ceklok, tidak bisa begitu. Jadi itu yang harus ditangkap, yaitu keraguan terhadap vaksin Covid-19," ucapnya.
Karena itu ketika Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin, hal itu agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat kala vaksin Sinovac aman.
Baca Juga: Mahfud MD: Laskar FPI Bawa Senjata, Diungkap Dalam Investigasi Komnas HAM
Refly menuturkan yang terpenting adalah vaksin yang diberikan ke masyarakat adalah vaksin yang sama.
Inti yang kedua yaitu mengenai komersialisasi vaksin.
Refly mengatakan banyak orang, misalnya, yang mempermasalahkan pilihan terhadap vaksin tertentu dari Tiongkok dan lain sebagainya.
Baca Juga: Sinopsis Love Story The Series 14 Januari Malam Ini: Maudy Sedih Ken Marah Padanya, Kenapa?
Dia melanjutkan, ini yang menjadi persoalan sesungguhnya, karena semuanya tahu bahwa nilai vaksin itu triliunan.
Selain itu kalau dikaitkan dengan status bisnis orang-orang tertentu maka di situ yang menjadi masalahnya.
"Jadi ada komersialisasi vaksin. Harusnya tidak boleh begitu, harus benar-benar dipastikan bahwa yang diberikan kepada rakyat Indonesia adalah yang terbaik. Bukan karena kita bisa melobi pihak-pihak tertentu," kata Refly Harun.
Baca Juga: Usai Disuntik Vaksin COVID-19, Ini yang Harus Dilakukan dan Perlu Diperhatikan!
Selain Refly Harun, pengamat politik Rocky Gerung menyebut masuk akal jika Ribka telah mbalelo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal vaksinasi tersebut dan yakin bahwa Megawati Soekarnoputri pun tidak setuju.
"Kalau partai bu Mega sendiri menolak, itu berarti dia juga kurang sreg dengan prosedur ini atau ada transaksi yang belum beres, misalnya, karena dianggap bahwa vaksin ini dimonopoli oleh Golkar, jadi ada berbagai macam faktor politik, bisnis, kebudayan, dan macam-macam yang dilanggar oleh Jokowi," ucapnya seperti dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Dia menganggap PDIP berarti tidak sepenuhnya percaya pada efikasi dari vaksin tersebut, apalagi menurutnya hanya 65 persen yang berarti ada 35 persen rakyat Indonesia yang akan tertular lagi dengan Covid-19.
Baca Juga: Sinopsis Love Story The Series 14 Januari Malam Ini: Kisah Cinta dikeluarga Yang Berseteru, Bisakah?
Tak hanya itu, Rocky Gerung juga yakin bahwa terdapat masalah di dalam tubuh pemerintah, terutama dari PDIP terhadap kebijakan vaksinasi terhadap Jokowi atau memang yang bersangkutan Ribka memiliki soal lain seperti persaingan jabatan dan lainnya.
Namun jika dilihat dari retorika Ribka tersebut, Rocky Gerung menganggap bahwa itu datang dari kemarahan politik PDIP terhadap proses pengangkatan para menteri baru Jokowi beberapa waktu yang lalu.
"Menkes yang sekarang dan juga datang dari ketidakpercayaan dari vaksin itu sendiri, jadi kita mau tahu sebetulnya, apa penyebab sehingga PDIP mbalelo terhadap permintaan presiden," ucapnya.
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Gerakan Inklusi Desa Harus Semakin Dikembangkan
Karena rakyat PDIP telah menyaksikan pernyataan penolakan tersebut, maka menurutnya, mereka justru akan percaya ini adalah instruksi dari partai terbesar di Indonesia tersebut.
"Maka pendukung dan konstituen PDIP mungkin memang menganggap bahwa ada instruksi partai untuk tidak cepat-cepat menerima vaksinasi melalui suara Ribka ini," tuturnya.
Tentunya dengan penolakan dari PDIP tersebut, Rocky Gerung yakin saat ini hati Presiden Jokowi pun tidak tenang saat disuntik vaksin Covid-19 pertama kali, lantaran partai terbesar yang mendukungnya tidak merestui hal tersebut.
Baca Juga: Sinopsis Love Story The Series 14 Januari 2021 Malam Ini: Gawat! Ketika Ken Mengabaikan Maudy
"Presiden sendiri ada semacam ketidak nyamanan di pikirannya, karena partainya sendiri tidak setuju, jadi dalam keadaan presiden tidak seimbang secara psikologi, dia malah disuntik," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Ribka juga mengaku memilih untuk membayar denda dengan menjual mobilnya ketimbang disuntik vaksin Covid-19.
"Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa," ucapnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 14 Januari Malam Ini: Al Buat Kesepakatan Dengan Elsa, Nino Ada Bukti Baru?
Dia mengungkapkan bahwa seharusnya proses penyuntikan vaksin Covid-19 itu tidak boleh bersifat memaksa, apalagi sampai diwajibkan.
"Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya.
Baca Juga: Link Live Streaming Ikatan Cinta 14Januari 2021 Malam Ini, Akankah Rahasia Aldebaran Terbongkar?
"Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras.
Sementara, Presiden Joko Widodo akan disuntikkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, Rabu, 13 Januari 2021.
Penyuntikan vaksin untuk Presiden Jokowi akan disiarkan secara langsung dan dapat diakses melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.***
