Network
Dia melanjutkan, ini yang menjadi persoalan sesungguhnya, karena semuanya tahu bahwa nilai vaksin itu triliunan.
Selain itu kalau dikaitkan dengan status bisnis orang-orang tertentu maka di situ yang menjadi masalahnya.
"Jadi ada komersialisasi vaksin. Harusnya tidak boleh begitu, harus benar-benar dipastikan bahwa yang diberikan kepada rakyat Indonesia adalah yang terbaik. Bukan karena kita bisa melobi pihak-pihak tertentu," kata Refly Harun.
Baca Juga: Usai Disuntik Vaksin COVID-19, Ini yang Harus Dilakukan dan Perlu Diperhatikan!
Selain Refly Harun, pengamat politik Rocky Gerung menyebut masuk akal jika Ribka telah mbalelo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal vaksinasi tersebut dan yakin bahwa Megawati Soekarnoputri pun tidak setuju.
"Kalau partai bu Mega sendiri menolak, itu berarti dia juga kurang sreg dengan prosedur ini atau ada transaksi yang belum beres, misalnya, karena dianggap bahwa vaksin ini dimonopoli oleh Golkar, jadi ada berbagai macam faktor politik, bisnis, kebudayan, dan macam-macam yang dilanggar oleh Jokowi," ucapnya seperti dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Dia menganggap PDIP berarti tidak sepenuhnya percaya pada efikasi dari vaksin tersebut, apalagi menurutnya hanya 65 persen yang berarti ada 35 persen rakyat Indonesia yang akan tertular lagi dengan Covid-19.
Baca Juga: Sinopsis Love Story The Series 14 Januari Malam Ini: Kisah Cinta dikeluarga Yang Berseteru, Bisakah?
Tak hanya itu, Rocky Gerung juga yakin bahwa terdapat masalah di dalam tubuh pemerintah, terutama dari PDIP terhadap kebijakan vaksinasi terhadap Jokowi atau memang yang bersangkutan Ribka memiliki soal lain seperti persaingan jabatan dan lainnya.
Namun jika dilihat dari retorika Ribka tersebut, Rocky Gerung menganggap bahwa itu datang dari kemarahan politik PDIP terhadap proses pengangkatan para menteri baru Jokowi beberapa waktu yang lalu.
