Viral! Begini Sikap DPR terkait Keamanan Di Papua

- 3 Desember 2020, 22:41 WIB
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyoroti lima daerah rawan konflik di Papua.*
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyoroti lima daerah rawan konflik di Papua.* /Instagram/@azissyamsuddin.korpolkam/azissyamsuddin.korpolkam

Tuban Bicara - Azis Syamsuddin menegaskan DPR RI mendukung penuh kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam menanggapi kondisi keamanan di tanah Papua dan Sigi-Sulawesi Tengah.

Ia juga mendorong TNI-Polri untuk menegakkan aturan sekaligus menciptakan stabilitas keamanan di daerah konflik tersebut. 

“Khususnya dalam konteks Papua, tentu ini merupakan bagian dari NKRI. Kami mengharapkan TNI-Polri untuk menegakkan aturan-aturan menurut perundang-undangan yang berlaku secara objektif dan terukur. Hal ini untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat indonesia,” ujar Azis saat jumpa pers di Gedung Nusantara III, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 3 Desember 2020, dikutip Tuban Bicara dari dpr.go.id

Baca Juga: Kekuasaan Menentukan Masa Depan Potensi Wilayah Pesisir

Dalam kesempatan tersebut, politisi Fraksi Partai Golkar ini didampingi Anggota DPR RI dapil Papua Barat Robert Kardinal yang juga mengutuk keras aksi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Azis kemudian mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan pencegahan preventif demi menjaga kewibawaan negara. 

“Hal ini untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang ada di Sigi yang sama-sama kita ketahui bahwa DPR RI men-support pemerintah khususnya kepada Polri dan TNI untuk melakukan pencegahan-pencegahan preventif dan menegakkan aturan secara tegas dan terukur,” tegasnya.

Baca Juga: Jumlah Penularan Covid-19 Belum Menurun, Ketua DPR Minta Evaluasi Total

Sementara itu, Robert Joppy Kardinal menyatakan bahwa jelang Pilkada serentak 2020, kondisi perkembangan Papua dan Papua Barat memang perlu mendapat perhatian khusus.

Ia menilai otonomi khusus masih menjadi solusi terbaik untuk pembangunan tanah Papua yang semakin baik. 

Halaman:

Editor: M Anas Mahfudhi

Sumber: dpr.go.id


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah