Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 Harus Ditindak Tegas

- 24 November 2020, 22:37 WIB
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020.
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. /Anis Efizudin/Antara

Terbukti dari didapatkannya komitmen dari semua pihak terkait untuk tetap menegakan aturan-aturan Pilkada 2020.

“Sejauh ini kita melihat apa yang sudah dilakukan, kemudian pernyataan kesiapan dari Pemprov Sumut, KPU, Bawaslu, serta Polda bersama Kodam, mereka menyatakan siap. Termasuk terkait isu netralitas ASN Polri dan TNI. Serta terkait soal teknis lainnya seperti kesiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), ini yang juga harus dicocokkan. Bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi juga di tingkat nasional. Nanti akan kami rapatkan dengan Kemendagri untuk pastikan adanya kecocokan dari data Dukcapil,” paparnya.

Baca Juga: Jacksen Berharap Todd Ferre Tak Terburu-buru Kembali Ke Indonesia

Dalam waktu dekat, Doli mengungkap pihaknya akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) guna mengawasi jalannya Pilkada serentak.

“Pada rapat terakhir, kami sudah sepakat untuk membentuk Panja dalam rangka untuk memastikan kesiapan (Pilkada), yang nantinya sekaligus mengevaluasi. Kita akan bentuk dalam waktu beberapa minggu ini, karena nanti tugasnya mengawasi pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan tidak adanya masalah berarti dalam berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada serentah di wilayahnya.

Baca Juga: MU Dituntut Perbaiki Performa Saat Melawan Baseksehir

Koordinasi dan komunikasi yang dijalinnya dengan Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu setempat, juga sudah berjalan dengan baik. Antisipasi penyebaran Covid-19 juga dilakukan dengan maksimal oleh semua pihak terkait.  

“Kepatuhan masyarakat kita dan juga para paslon peserta Pilkada juga cukup baik, walaupun hingga saat ini masih ada kegiatan-kegiatan yang melanggar protokol kesehatan, juga terkait netralitas ASN, dan sejumlah kasus lainnya. Tapi hal ini masih bisa kami hadapi dengan koordinasi dan komunikasi yang kami lakukan dengan jajaran Forkopimda, KPU Sumatera Utara, Bawaslu Sumatera Utara, berserta jajaran Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam Bukit Barisan,” ungkap Edy usai pertemuan di Medan, Sumut, Senin 23 November 2020, dirilis dari dpr.go.id.

Halaman:

Editor: M Anas Mahfudhi

Sumber: dpr.go.id


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x