Tuban Bicara - Polemik program impor beras yang akan dijalankan oleh pemerintah mendapatkan kritikan hingga penolakan dari berbagai pihak.
Tidah hanya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, PBNU melalui ketua umumnya KH Said Aqil Siraj juga melakukan penolakan terhadap program impor beras.
Hal ini dilakukan Ganjar Pranowo hingga ketum PBNU mengingat sebagian besar masyarat Indonesia adalah petani
Menurut Ganjar Pranowo, pemerintah pusat perlu memperhitungkan dengan matang rencana pemerintah pusat melakukan impor beras dalam waktu dekat.
Baca Juga: Tanggapi KLB Maeldoko di Partai Demokrat, Marzuki Alie: Siapa yang Dzalim Siapa yang Didzalimi
Sebab saat ini, para petani di Indonesia termasuk di Jawa Tengah sudah mulai memasuki musim panen.
"Sebaiknya diperhitungkan dengan matang, karena ini lagi mulai petani kita panen. Maka kayaknya petani butuh perhatian agar hasil panennya betul-betul bisa terbeli, karena ongkos produksinya kemarin tidak murah," kata Ganjar ditemui usai mengikuti acara Sarasehan Industri Jasa Keuangan di Hotel PO Semarang, Senin 08 Maret 2021.
Ganjar meminta negara memperhitungkan betul tentang urgensi impor beras sebanyak 1 juta ton itu. Hal itu penting agar tidak mengguncang situasi pada saat memasuki musim panen ini.
Baca Juga: Soal KLB Demokrat 2021, Kemenhum HAM Diminta Objektif
"Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja. Ataupun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silahkan. Tapi harus dijelaskan secara detil, agar tidak menggoncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," tegasnya.
Bahkan lanjut Ganjar, pada musim panen ini produksi beras di Indonesia dipastikan surplus. Dari perhitungan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng saja lanjut Ganjar, akan ada surplus 1 juta ton.
"Iya kira-kira begitu (surplus). Kemarin dinas kita sudah menghitung, kalau dari sisi kebutuhan, kita bisa surplus satu jutaan (ton)," pungkasnya.
Baca Juga: Disebut-sebut Drama Politik, Begini Penjelasan Herzaky Soal KLB Demokrat 2021
Sekadar diketahui, pemerintah pusat akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini. Impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton, yang dibagi 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya sesuai kebutuhan Bulog.
Ia mengatakan, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM.
Dengan nada yang sama, bahkan lebih tegas lagi, Ketua Umum PBNU menolak keras rencana pemerintah Indonesia untuk mengimpor satu juta ton beras dari Thailand.
"Saya menolak keras kesepakatan impor beras ini. Tolong nasib petani harus didahulukan, nasib para petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan. Alih-alih untuk mendukung malah akan menghancurkan nasib mereka," tutur Kiai Said, ditayangkan di TV NU, pada Jumat, 19 Maret 2021.
"(Impor beras) ini jelas sangat merugikan petani yang kebanyakan, terus terang, warga Nahdliyin. Begitu ada berita bahwa pemerintah Indonesia akan MoU dengan pemerintah Thailand, langsung harga beras turun sampai 300-350 rupiah. Para petani nangis akibat berita, belum terjadi impor, itu sudah merasakan dampaknya negatif," jelas Kiai Said.
Selain itu, Kiai Said mengungkapkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia adalah warga Nahdliyin.
Sehingga apabila impor beras ini tetap dijalankan, tentu tidak hanya melukai petani saja, melainkan juga NU.
***