Tuban Bicara - Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden di Indonesia menjadi tiga periode.
Menurutnya, usulan tersebut bertujuan agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mencalonkan diri lagi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyampaikan, walaupun dirinya termasuk ke dalam golongan yang tidak percaya bahwa saat ini sedang direncanakan skenario tersebut.
Baca Juga: Polri Sebut Grup WhatsApp Akan Dipantau Virtual Police: Jangan Berpikir Aman
Advokat tersebut menegaskan bahwa kekhawatiran masa jabatan tiga periode itu harus tetap dipahami dan diperhatikan karena yang namanya politik erat kaitannya dengan adanya kesempatan.
"Iya memang politik itu adalah soal kesempatan, opportunity, hari ini mungkin kita tidak terpikir bahwa akan ada perpanjangan masa jabatan, yaitu kemungkinan untuk bisa terpilih untuk periode ketiga," ucapnya.
"Sekarang mungkin tidak terpikir, sama seperti Presiden Jokowi, mungkin tidak terpikir sebelumnya untuk maju ke Pilkada DKI sampai kemudian ditarik Prabowo dan dipasangkan ke Ahok," sambungnya.
Tidak terpikir juga, tutur Refly Harun, Jokowi bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia ketika dia berada di bangku kuliah UGM.
Namun, ketika kesempatan itu datang, maka sangat rasional dan manusiawi menurutnya kalau pikiran-pikiran itu pun pada akhirnya berubah.
"Nah dalam perubahan pikiran inilah kemungkinan masuknya anasir-anasir dari luar yang meyakinkan bahwa tiga periode itu it's a must, tidak cukup dua periode membangun Indonesia sebagaimana dikatakan Arief Poyuono," ungkapnya seperti dikutip dari tayangan video kanal YouTube Refly Harun, Minggu, 14 Maret 2021.
Baca Juga: Banyak Orang yang Menyukaimu! Berikut Ramalan Zodiak 14 Maret 2021: Aries, Taurus, dan Gemini
Padahal, kata Refly Harun, konstitusi kita (UUD 1945) sudah menetapkan masa jabatan presiden hanya dibatasi untuk dua periode saja.
Masa jabatan presiden di Indonesia tersebut, menurutnya bahkan jauh lebih baik ketimbang di Negara Filipina dan Amerika Serikat
"Masa jabatan presiden di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Filipina di mana hanya satu kali masa jabatan selama enam tahun atau di Amerika Serikat dua masa jabatan tapi hanya empat tahun jadi delapan tahun maksimal," ujarnya.
Lebih lanjut, Refly Harun membeberkan idenya jika diminta untuk mengubah konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden di Indonesia.
Dirinya menyarankan bahwa masa jabatan presiden di Indonesia dibuat hanya satu periode saja namun dalam jangka waktu yang diperpanjang.
"Masa jabatan itu dibuat satu periode saja selama tujuh tahun atau boleh lebih dari satu periode dua periode bahkan tiga periode yang penting adalah waktunya berselang, jadi tidak ada jabatan yang berturut-turut," tuturnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini, 14 Maret 2021: Cancer, Leo, Virgo, Banyak Pekerjaan yang Tertunda
Menurut Refly Harun, jika presiden hanya menjabat selama tujuh tahun satu periode maka presiden yang sedang menjabat tidak akan memikirkan soal Pilpres berikutnya yang tentunya akan mengganggu kinerja dari seorang presiden setidak-tidaknya satu tahun sebelum Pilpres.
"Kalau dia tujuh tahun maka presiden yang terpilih tidak akan memikirkan bagaimana caranya terpilih kembali, dia hanya berkonsentrasi pada pekerjaannya dan tidak akan ada gangguan-gangguan untuk periode berikutnya," ucapnya.
"Jadi dia konsentrasi untuk menuntaskan masa jabatan, kalau dia tidak berturut-turut juga demikian, dia tidak akan berpikir untuk terpilih kembali karena konstitusi atau aturan melarang jabatan yang berturut-turut," sambungnya.
Baca Juga: Taufik Rendusara Sebut Nazaruddin Bagi-bagi Uang ke Peserta KLB: Harus Ada Tindak Lanjut KPK!
Kalau sekarang, ungkap Refly Harun, terlihat jelas pada tahun 2014, enam bulan pertama Presiden Jokowi melakukan penyesuaian, kemudian tiga tahun berikutnya bekerja, dan dua tahun terakhir justru dipakai untuk persiapan pemilihan presiden kembali.
"Jadi bagaimana masa jabatan itu bisa efektif kalau yang dipikirkan adalah bagaimana terpilih kembali," tuturnya,
"Yang saya hanya ingin katakan bahwa selama masa jabatan itu tidak efektif, maka terlalu besar pengorbanan negeri ini untuk memilih seorang pemimpin yang tidak bisa bekerja full time dalam masa jabatannya karena akhirnya terbelenggu untuk pemilihan kembali," sambungnya.
Dalam artikel Jokowi-SBY Bisa Maju Lagi di Pilpres 2024, Refly Harun: Iya Memang Politik Itu Soal Kesempatan, Refly Harun berharap agar Presiden Jokowi juga tidak tergoda untuk mengubah konstitusi sehingga masa jabatan presiden bisa lebih dari dua periode.
"Mudah-mudahan presiden Jokowi tidak tergoda untuk mengubah konstitusi." katanya.
***