Peta Jalan Pendidikan Nasional Harus Sistemik

- 25 November 2020, 23:50 WIB
Ilustrasi pendidikan tinggi.
Ilustrasi pendidikan tinggi. /Grey Matters/Pixabay

"Namun, ada beberapa catatan yang saya miliki terkait program tersebut. Pertama, menurut hemat saya, hendaklah seleksi tersebut tidak hanya berdasarkan pada tes kompetensi yang akan dilakukan, tapi juga mempertimbangkan pengabdian yang telah dilakukan. Misalnya, menjadikan pengalaman mengajar sebagai salah satu instrumen penilaian, dengan memberikan bobot lebih bagi mereka yang telah mengajar lebih lama," harapnya.

Baca Juga: Braithwaite Bawa Barcelona Menang 4-0 Atas Dynamo Kiev

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, ini akan menyeimbangkan aspek kompetensi dengan pengalaman dan memberikan reward bagi mereka yang telah mengabdi lebih lama, tentu tanpa mengorbankan standar kompetensi yang harus dimiliki.

Untuk itu, pendataan harus akurat. Dalam Dapodik, perlu juga disertakan lama mengajar seorang guru honorer.

Buka data tersebut kepada publik, agar masyarakat terutama sesama guru dapat saling mengawasi apabila ada data yang kurang akurat.

Baca Juga: Edhy Prabowo Diduga Lakukan Tindakan Pidana Korupsi

Ini mengurangi praktik-praktik kurang terpuji, seperti adanya fenomena guru honorer bodong atau titipan.

"Kita harus pastikan bahwa yang mendapatkan kesempatan tersebut adalah mereka yang berhak, mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anak bangsa. Kemendikbud juga harus menerapkan kriteria yang jelas terkait pengajuan guru oleh daerah.

Selain rekrutmen, lanjut Hetifah, perlu juga ada cetak biru manajemen guru ke depan yang mencakup sertifikasi dan pelatihan yang efektif, program-program pengembangan keprofesian, serta jenjang karier yang jelas. Ini harus tercantum dala Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang sedang dibahas Komisi X DPR RI.

Baca Juga: Malta pecundangi Andora 3-1

Halaman:

Editor: M Anas Mahfudhi

Sumber: dpr.go.id


Tags

Terkait

Terkini

x