Network
Tuban Bicara - Cuitan mantan kader Demokrat Ruhut Sitompul yang meyakini bahwa hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengangkat nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai pimpinan baru Demokrat akan disahkan Kemenkumham turut ditanggapi oleh Wakil Sekretaris Jendral (wasekjen) Demokrat Jansen Sitindaon.
Hal itu diungkapkan Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun Twitter milik pribadinya @jansen_jsp pada Minggu 14 Maret 2021, sebagai balasan dari cuitan Ruhut Sitompul sebelumnya.
Menanggapi cuitan Ruhut Sitompul, Jansen Sitindaon menanyakan bahwa bagaimana caranya KLB Demokrat tersebut bisa disahkan oleh Menkumham Yasonna Laoly disaat beberapa syarat pelaksanaan KLB saja tidak terpenuhi.
Seperti diketahui, mantan kader Demokrat yang kini menjadi politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul mendukung penuh terpilihnya Moeldoko dalam KLB Demokrat yang digelar d Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu.
Bahkan, dalam cuitan sebelumnya, Ruhut Sitompul sempat menyebut bahwa polemik yang terjadi di dalam tubuh Demokrat saat ini merupakan karma.
Sebagiamana diberitakan dalam artikel "Tanggapi Cuitan Ruhut Sitompul, Jansen Sitindaon: Akhirnya Jendral Ngopi-ngopi di Sibolangit", cuitan Ruhut Sitompul yang yakin hasil KLB Demokrat itu akan disahkan Menkumham turut ditanggapi oleh Jansesn Sitindaon.
Baca Juga: KSP Moeldoko Disiapkan Maju di Pilpres 2024, Salim Said: Bagaimana Mau Jadi Presiden?
"Gimana coba KLB ilegal abal-abal mau disahkan. Orang syarat formalnya saja satupun tak terpenuhi," tulis Jansen Sitindaon, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam cuitan akun Twitter @jansen_jsp pada Minggu 14 Maret 2021
Gimana coba KLB ilegal abal-abal mau disahkan. Orang syarat formalnya saja satupun tak terpenuhi. Kalau tadi 50 porsen DPC & DPD datang — walau belum sesuai AD/ART — masih agak mendinglah disebut KLB. Akhirnya sang Jenderal jd ngopi-ngopi benaran di Sibolangit.— JANSEN SITINDAON (@jansen_jsp) March 14, 2021
"Kalau tadi 50 porsen DPC dan DPD datang — walau belum sesuai AD ART — masih agak mendinglah disebut KLB. Akhirnya sang Jenderal jadi ngopi-ngopi benaran di Sibolangit," sambungannya.
Seperti kita ketahui sebelumnya, Ruhut Sitompul telah mengatakan bahwasanya KLB Sibolangit akan di sahkan oleh Menkumham.
Baca Juga: Kemnaker Jelaskan Alasan Peserta Program Kartu Prakerja 2021 Tidak Lolos, Simak Ulasannya!
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ruhut Sitompul melalui akun Twitter milik pribadinya @ruhutsitompul pada Minggu 14 Maret 2021.
"Dangkalnya wawasan politik Kelompok AHY menggunakan Jasa Hukum Bambang Widjojanto yang kerjanya nembak kiri kanan tidak pernah fokus membela pemberi kuasa dan akhirnya gatot gagal total," tulis Ruhut Sitompul.
Oleh sebab itu, Ruhut Sitompul juga yakin bahwa KLB di Sibolangit tersebut akan disahkan oleh Menkumham Yasona.
Baca Juga: Dukung Pengembangan Vaksin Buatan Dalam Negeri, DPR: Demi Memastikan Khasiat, Mutu, dan Keamanannya
Dangkalnya wawasan politik Kelompok AHY menggunakan Jasa Hukum BW yg kerjanya nembak kiri kanan tdk pernah fokus membela pemberi kuasa dan akhirnya gatot gagal total, Aku yakin Ketua Umum PD hasil KLB Sibolangit Bpk Moeldoko di Syahkan Bpk Yasona Menteri Hukum & HAM MERDEKA????????????.— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) March 14, 2021
"Aku yakin Ketua Umum PD hasil KLB Sibolangit Bapak Moeldoko di Syahkan Bapak Yasona Menteri Hukum dan HAM MERDEKA," sambungannya.
Seperti kita ketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan para penggagas acara Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara.
Laporan tersebut di bantu dengan 23 pengacara untuk membantu kepemimpinan partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ke 13 pengacara tersebut dipimpin oleh seorang senior yakni Bambang Widjojanto atau biasa disapa BW.
Maka dari itu Ruhut Sitompul mengatakan bahwasanya Bambang Widjojanto adalah dangkal wawasan.
***
