Network
Menurutnya, pembiaran tumbuhnya politik identitas yang dibarengi dengan kepemimpinan kerumunan yang agitatif akan berujung pada kekerasan dan perang.
"Kalau sudah begitu, eksistensi negara dapat terancam," sambungnya.
Baca Juga: Tanggapi Soal Pembubaran FPI oleh Negara, Hamdan Zoelva: FPI Bukan Ormas Terlarang Seperti PKI
Ia berpendapat bahwa kepemimpinan berbasis kerumunan identitas berbahaya karena sering menumbuhkan massa yang emosional.
"Massa akan dengan mudah digiring untuk melakukan tindak kekerasan," ujar Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB tersebut.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah resmi melarang kegiatan, penggunaan nama, simbol, dan atribut FPI.
Baca Juga: Video Viral Cekcok Wakil Ketua FPI Aceh dengan TNI Tersebar Luas, Ini Penjelasannya
Hal itu dengan alasan organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab ini tidak lagi memiliki legal standing sejak Juni 2019, karena tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas.
Selain itu, pemerintah juga mengungkapkan bahwa telah mencatat pelanggaran hukum oleh FPI termasuk 35 anggota/pengurus FPI yang terlibat terorisme, dan sebanyak 206 anggota/FPI terlibat tindak pidana umum lainnya.
Selain itu, pemerintah juga mengungkapkan bahwa telah mengantongi bukti FPI mendukung ISIS.
