"Jadi kita harus objektif saja, saya juga melihat bahwa banyak hal yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan dari kritik-kritik ini," ucapnya.
Namun ia kurang setuju jika angka kemiskinan yang naik di DKI Jakarta hingga 4,53 persen sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah daerah.
"Kalau semua diserap di daerah dan menjadi tanggung jawab daerah, lalu kemudian pusat apa kerjanya, apakah pusat kemudian tidak punya statistik akhirnya," tuturnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Surat Telegram Rahasia Kapolri Terkait Pembubaran FPI Tersebar Luas, Simak Penjelasannya
"Apakah pemerintah pusat tidak ada andilnya, apakah pemerintah pusat hanya mengakui yang berhasil yang gagal tidak, kan tidak bisa begitu juga," sambung Refly Harun.
Karena menurutnya dalam konteks DKI Jakarta, pemerintah daerah dan pusat memiliki tanggung jawab yang sama, keduanya pun memiliki dana yang hampir sama banyaknya.
"Jadi kalau kita ingin menyalahkan angka kemiskinan meningkat, maka ya barangkali itu kesalahan dua pemerintah, daerah dan pusat," ucapnya.
Baca Juga: Soroti Pembubaran FPI, Muhammadiyah Minta Publik Tak Perlu Bereaksi Berlebihan, Begini Penjelasannya
Oleh karena itu sebagaimana dikabarkan Tuban Bicara sebelumnya, Refly Harunmembenarkan kritik dari fraksi PDIP DKI Jakarta tersebut karena menyertakan data dan angka yang valid dan bisa dijadikan bahan untuk berargumentasi.
"Jadi kalau mau melakukan kritik, memang kritik tersebut haruslah kritik yang didasarkan pada data dan angka, sehingga dia justified untuk dikatakan sebagai sebuah kritik. Saya suka ketika kritik itu menyertakan angka-angka," tuturnya.