Network
Tuban Bicara - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meluruskan wacana masa jabatan Presiden adalah domainnya MPR RI bukan DPR RI.
Narasi ini dia sebuah di dalam akun twitter @H.N.Wahid, pada Sabtu tanggal 19 Desember 2020.
Sebagaimana diterbitkan Jurnal Presisi dengan judul "Skakmat! Puan Maharani Sebut Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, HNW: Itu Domainnya MPR" Hidayat menyatakan pendapatnya dalam rangka menanggapi Ketua DPR RI Puan Maharani, yang meminta agar wacana masa jabatan Presiden tiga periode dikaji di komisi II DPR RI.
Baca Juga: Lirik Dan Chord Kunci gitar Peterpan Mimpi Yang Sempurna
Baca Juga: Cuitan Keras Untuk Amien Rais, Ruhut Sitompul: Sudah Ba’u Tanah Masih Ngebacot Siapa Kau?
"Ketua DPR/Puan Maharani; agar wacana masa jabatan Presiden 3 periode dikaji di komisi II DPR," ucapnya.
Ketua DPR/Puan M;agar wacana masa jabatan Presiden 3 periode dikaji di komisi II DPR.Tapi baiknya DPR focus hadirkan UU yg benar2 berkwalitas dan dihajatkan Negara/Rakyat. Soal masajabatan Presiden 3 periode, sudah ditolak keras olh @jokowi. Dan masa jabatan Presiden domain MPR. pic.twitter.com/qSTy9uO7EJ— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) December 19, 2020
Hidayat mengatakan lebih baik DPR lebih fokus untuk menghadirkan Undang-Undang yang berkualitas.
Selain itu DPR RI lebih fokus untuk menghadirkan Undang-Undang yang yang dihajatkan untuk Rakyat dan Negara.
Baca Juga: Menangkal Ormas Radikal, Kemenpora gelar JPI
Baca Juga: Ajak generasi milenial Tetap Produktif dalam memanfaatkan YouTube untuk selalu berinovasi
"Tapi baiknya DPR focus hadirkan UU yg benar-benar berkwalitas dan dihajatkan Negara/Rakyat," katanya.
Hidayat menegaskan bahwa soal masa jabatan tiga periode telah ditolak secara keras oleh Presiden Joko Widodo.
"Soal masa jabatan Presiden 3 periode, sudah ditolak keras oleh @jokowi," tegasnya.
Baca Juga: Upaya pemerintah lakukan menanggulangi Covid-19, Mensos turut serta
Pada akhir cuitannya, ia secara lugas dan tegas bahwa masa jabatan Presiden adalah domainnya MPR RI. Artinya bukan wilayahnya DPR RI.
"Dan masa jabatan Presiden domain MPR," ungkapnya.***(Zaini Rahman/Jurnal Presisi)
