Network
Tuban Bicara - Saat membuka Webinar Festival HAM 2020 dengan tema ‘Pemerintah Daerah dan Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu: Pengungkapan Kebenaran, Pemulihan, dan Moralisasi’, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan akan ikut mengawal proses penyelesaian baik secara yudisial maupun non yudisial. Dalam penanganan Kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu.
Salah satunya dengan memastikan semua kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip HAM Internasional.
"Terutama melalui upaya dialog antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam mencari titik temu penyelesaian masalah HAM masa lalu. Kami akan ikut mengawal bersama presiden,” tutur Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP, Siti Ruhaini Dzuhayatin, di Jakarta, Jumat. Dikutip dari antaranews.com
Baca Juga: Peserta JKN-KIS Dibuat kagum dan Puas Pelayanannya, Cek Faktanya
Baca Juga: Soroti UU Cipta Kerja, Akademisi: Untuk Percepat Terciptanya Lapangan Kerja
KSP menegaskan, jika Presiden Joko Widodo berkomitmen terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh, dan maju.
"Pemerintah selalu berupaya untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat," ucapnya
Lebih lanjut ia menekankan, bahwa perlunya terobosan kehadiran negara di hadapan para korban masalah HAM masa lalu. Seperti memberikan reparasi segera dalam bentuk bantuan sosial ekonomi mendesak, terutama saat pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai.
"Juga perlu ada komitmen bersama baik pemerintah, legislatif, yudikatif, Komnas HAM, masyarakat, elit politik, dan pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah HAM masa lalu,” kata dia.
