Network
Tuban Bicara - Ketua Badan Akuntabilitas Keungan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan mengatakan proses produksi obat dan vaksin Covid- 19 tidak secara mudah dilakukan.
Mengingat tahapan pembuatan vaksin yang harus terjaga mutu dan manfaatnya. Produksi dan peredaran vaksin Covid-19 pun tidak dapat dilepaskan dari kewenangan dan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.
“Perizinan dan pengasan pembuatan obat dan vaksin berada di bawah BPOM RI,” ucap Marwan saat memimpin rapat antara Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan jajaran direksi BPOM Bandung, PT Bio Farma dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan di Balai Besar BPOM Bandung, Jawa Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Raperpres TNI Lawan Terorisme
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, kebutuhan vaksin ini diperlukan masyarakat secara luas dalam upaya penanggulangan Covid-19.
“Dengan demikian BAKN perlu melakukan pendalaman pada perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembuatan vaksin Covid-19 yang diproduksi Bio Farma, BAKN juga perlu untuk mendapatkan informasi terkait dengan perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM RI," katanya
Dalam kesempatan yang sama, Anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengatakan kesehatan sebagai salah satu sektor penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Begini Tantangan Akmil bagi TNI di Masa Depan
Untuk itu BAKN perlu meminta penjelasan dari Kemenkes terkait dengan kinerja BPOM dan Bio Farma, khususnya dalam proses produksi Vaksin Covid-19.
“Selanjutnya dalam waktu waktu dekat ini sebagaimana disampaikan oleh PT Bio Farma, uji klinik fase 3 akan disampaikan laporannya. Jadi untuk interim report akan disampaikan, sehingga kami bisa dapat data data pendukung untuk kami evaluasi terkait dengan aspek keamanan vaksin dan efektifitas dari vaksin Covid ini," tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
