Tuban Bicara - Kisruh Partai Demokrat dinilai semakin rumit dan memanas oleh sejumlah pihak termasuk tokoh politik.
Diketahui bahwa saat ini Partai Demokrat terpecah menjadi dua kubu yakni, kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.
Hal tersebut membuat sejumlah pihak memberikan penilaian terhadap masing-masing kubu dalam penyelesaian kisruh tersebut.
Baca Juga: Polri Sebut Grup WhatsApp Akan Dipantau Virtual Police: Jangan Berpikir Aman
Salah satunya yakni, mantan Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
Ruhut Sitompul buka suara perihal penunjukan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai Kuasa Hukum Partai Demokrat.
Melalui keterangannya di Twitter ia mengatakan bahwa penunjukan Bambang Widjojanto menunjukan kedangkalan wawasan politik yang dimiliki oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Dangkalnya wawasan politik kelompok AHY menggunakan jasa hukum BW yang kerjanya nembak kiri nembak kanan tidak pernah fokus membela pemberi kuasa dan akhirnya gatot, gagal total," katanya dikutip Minggu, 14 Maret 2021 dari akun Twitter @ruhutsitompul.
Selain itu, politisi yang pernah menyebut dirinya sempat jadi 'anjing penjaga' Partai Demokrat dan SBY itu juga menyatakan keyakinannya.
Menurutnya, Moeldoko akan disahkan menjadi Ketua Umum oleh Kemenkumham, sebagaimana diberitakan dalam artikel berjudul, "Sebut Wawasan Politik Kubu AHY Dangkal, Ruhut Sitopul Yakin Moeldoko Disahkan jadi Ketum".
Baca Juga: Banyak Orang yang Menyukaimu! Berikut Ramalan Zodiak 14 Maret 2021: Aries, Taurus, dan Gemini
"Aku yakin Ketua Umum PD hasil KLB Sibolangit, Bpk Moeldoko di syahkan Bpk Yasonna Menteri Hukum dan HAM, MERDEKA," katanya.
Seperti diketahui, Partai Demokrat pimpinan AHY menggandeng Bambang Widjojanto yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Umum KPK sebagai salah satu dari tim kuasa hukumnya.
Namun begitu, sehari pasca penunjukkan itu dan mendampingi Partai Demokrat melayangkan laporan beberapa kader yang menggelar KLB, Bambang sudah menuai banyak kontroversi.
Pasalnya, dalam salah satu pernyataannya, Bambang menganggap bahwa apa yang terjadi pada Partai Demokrat adalah suatu pelanggaran yang serius.
Bahkan, ia sempat menyebut istilah 'brutalisme demokrasi' hingga mendapat protes dari Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin.
***