Tuban Bicara - Profesor Greg Fealy dari Australian National University mengatakan bahwa selama empat tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo tak ramah bagi kaum islamis.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan kampanye penindasan yang terpadu dan sistematis untuk menekan kaum islamis di Indonesia.
Menurut Profesor Greg pada tulisannya yang dipublikasian dalam East Asia Forum, kebijakan anti-Islamis yang dibuat oleh pemerintah Indonesia akan mengikis hak asasi manusia, merusak nilai demokrasi, serta menyebabkan reaksi radikal.
Baca Juga: Muannas Alaidid Anggap UAS Perkeruh Keadaan dan Terburu Nafsu
Terkait siapa yang dimaksud dengan para islamis, Profesor Greg memberikan penjelasan bahwa pada umumnya istilah 'Islamis' menggambarkan muslim yang berusaha untuk menjadikan hukum islam sebagai struktur negara.
Tak hanya itu, kaum islamis yang digambarkan adalah kaum yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral kehidupan publik.
Profesor Greg melihat bahwa pemerintah Indonesia seringkali melihat para islamis sebagai ekstremis.
Baca Juga: Cetak Rekor Baru! Jokowi Jadi Presiden Pertama Punya Anak dan Menantu Wali Kota
Bukan hanya teroris dan pendukung ISIS yang masuk dalam golongan ini, anggota atau simpatisan partai-partai islam dan ormas islam juga masuk dalam golongan tersebut.
Profesor Greg memberikan sebuah contoh yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walaupun menaati aturan permainan demokrasi, banyak dari anggota PKS yang menjadi sasaran dari tindakan represif dan diskriminatif oleh pemerintah dalam berbagai bentuk.
Beberapa tindakan telah dilakukan pemerintah untuk menekan kaum islamis, seperti dalam rekrutmen pegawai BUMN dan perusahaan swasta, serta PNS.
Baca Juga: Cek Penghitungan Sementara hingga Real Count Pilkada 2020 KPU, Ini Linknya
Menurut Profesor Greg, banyak Islamis telah menjadi sasaran dari kampanye tersebut. Tujuannya menurut pandangan Profesor Greg adalah tidak lain untuk menekan kaum islamis untuk melepaskan keyakinannya.
Profesor Greg Fealy kemudian mengatakan bahwa dalam pandangannya, sebagian besar partai koalisi Jokowi, khususnya PDIP melihat bahwa islamisme merupakan ancaman bagi Indonesia.
Maka dari itu, PDIP mendukung penekanan terhadap kelompok Islamis karena mereka menganggap para Islamis akan memecah belah bangsa.
Baca Juga: Sambil Pegang Dada, Habib Bahar bin Smith: Mulut Saya Itu Seperti Alkohol
"Sebagian besar partai dalam koalisi yang berkuasa Jokowi, dan khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), telah melihat Islamisme sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia dan tradisi netralitas agama konstitusional dan inklusivitas sosial. Mereka menganggap para Islamis sebagai pemecah belah karena mereka berusaha untuk mengistimewakan Muslim dan hukum Islam di dalam negara dan masyarakat, dengan demikian menyangkal prinsip-prinsip yang mendasari negara itu. Pandangan ini dianut oleh organisasi Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama dan partai politik sekutunya yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa", tulis Profesor Greg Fealy, dikutip Tuban Bicara dari Jurnalpresisi.com.