Network
Baca Juga: KPK Berniat Perbaiki Sistem Politik dengan Sistem APIP
"Mereka tidak dapat bergerak bebas serta memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar,” tambahnya pada Senin, (01/02).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat lainnya menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis, yang kemudian disangkal.
"Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka,” ujar Jubir kepada wartawan.
Woodward, presiden dewan selama bulan Februari memberikan keterangannya kepada wartawan.
"Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama dengan Myanmar di Asia dan negara tetangga lain di ASEAN,” terangnya.
PBB telah lama hadir di Myanmar, utusan Dewan Keamanan telah melakukan perjalanan ke Myanmar pada April 2018.
PBB juga melakukan pertemuan secara terpisah dengan Suu Kyi dan Min Aung Hlaing setelah terjadinya tindakan kekerasan terhadap orang-orang Muslim Rohingya.
