Tuban Bicara - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir jika situasi kudeta di Myanmar dapat memperburuk keadaan Muslim Rohingya.
Dewan keamanan PBB pun telah dikritik atas kegagalannya dalam menangani kekerasan terhadap Muslim Rohingya sebelumnya oleh militer Myanmar.
Salah satunya yaitu kekerasan yang dilakukan Militer Myanmar di negara bagian Rakhine pada tahun 2017, yang memaksa 700.000 orang Rohingya mengungsi ke Negara Bangladesh.
Baca Juga: Wow! Jawa Barat Telah Sah Menjadi Daerah Pertama Yang Mikili Perda Pesantren
Baca Juga: Hadir Dengan Fitur Baru, Simak Cara Mudah Dapatkan NPWP Elektronik
Namun, mereka malah terdampar di kamp pengungsi yang jorok dan sempit di perbatasan, yang dilansir Tuban Bicara dari The Sydney Morning Herald.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan bahwa sebanyak 600.000 Muslim Rohingya masih berada di negara itu.
“Ada sekira 600.000 Rohingya yang tetap berada di negara bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang terkurung di kamp-kamp," terangnya.
Baca Juga: Bahan Baku Vaksin Tiba di Indonesia, Jokowi: Saya Optimis Target 1,5 Juta Vaksinasi Terwujud
Baca Juga: KPK Berniat Perbaiki Sistem Politik dengan Sistem APIP
"Mereka tidak dapat bergerak bebas serta memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar,” tambahnya pada Senin, (01/02).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat lainnya menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis, yang kemudian disangkal.
"Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka,” ujar Jubir kepada wartawan.
Woodward, presiden dewan selama bulan Februari memberikan keterangannya kepada wartawan.
"Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama dengan Myanmar di Asia dan negara tetangga lain di ASEAN,” terangnya.
PBB telah lama hadir di Myanmar, utusan Dewan Keamanan telah melakukan perjalanan ke Myanmar pada April 2018.
PBB juga melakukan pertemuan secara terpisah dengan Suu Kyi dan Min Aung Hlaing setelah terjadinya tindakan kekerasan terhadap orang-orang Muslim Rohingya.