Network
Tuban Bicara - Kisruh internal yang terjadi di dalam Partai Demokrat kini semakin memanaskan.
Sebekumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada beberapa waktu lalu.
Hasil KLB menetapkan bahwa Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat dan hal tersebut memicu kontroversi.
Baca Juga: Tepis Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Saya Tegaskan, Saya Tidak Ada Niat
Selanjutnya, Ketua DPP Partai Demokrat versi KLB, Marzuki Alie menyebut bahwa penyelenggaraan KLB merupakan bentuk perasaan para kader Partai Demokrat.
Menurut Marzuki Alie, kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mendzalimi.
Selain itu, para kader tersebut telah ditindas hak-hak demokrasinya dan hak asasinya sebagai kader yang tidak dihargai sama sekali.
Baca Juga: Hebat! Pemuda Tuban Raih Juara 1 Lomba Kreasi Seafood
"Kepada semua khususnya kader Partai Demokrat mulai berpikir bahwa sebetulnya siapa yang dzalim dan siapa yang dizalimi, siapa yang berkhianat dan siapa yang dikhianati," ujar Marzuki Alie yang dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, 15 Maret 2021.
Selain itu, Marzuki Alie juga mengungkapkan beberapa hal yang harus disadari oleh para kader Partai Demokrat.
Pertama, Partai Demokrat ini merupakan partai yang terbuka dimana setiap orang dapat berkarir di partai ini.
Baca Juga: Prediksi Pertandingan Liga Champions Bayern Munchen vs Lazio 18 Maret 2021
Kedua, para kader harus lebih mengedepankan pemikiran yang rasional daripada emosional.
Ketiga, para kader juga harus lebih mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan pribadi.
Selain itu, Marzuki Alie juga turut mengingatkan kepada para kader terkait pesan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagaimana diberitakan dalam artikel berjudul, "Polemik KLB Demokrat Memanas, Marzuki Alie: Masalah Partai Ini Bukan Masalah AHY".
Pesan tersebut berupa sikap para kader yang selalu mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan partai dan pribadi.
"Itulah tahapan-tahapan sikap kita ketika menghadapi persoalan. Itu yang harus dilihat. Masalah partai ini bukan masalah AHY. Yang kita bicarakan sekarang adalah kepentingan partai," ungkapnya.
Selain itu, Marzuki Alie meminta kepada semua kader Partai Demokrat kubu AHY untuk tidak mengait-ngaitkan masalah ini dengan pemerintah.
Baca Juga: Wow! Pelatih Wolves Memberikan Bantuan Vaksinasi COVID-19
"Ini tidak etis, apalagi ada yang bilang brutalitas negara. Tolong pahami dulu permasalahan yang ada di kita," kata Marzuki Alie.
"Kalau anda-anda itu pembela demokrasi. Apakah yang anda lakukan sudah benar manakala yang anda dukung itu orang yang menindas hadirnya proses demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi anda tidak membuat diksi yang seolah-olah kami itu pengkhianat," ungkapnya.
"Oleh karena itu, kami harus melakukan sesuatu agar partai ini kembali ke komitmen awalnya dulu," katanya.
Selain itu, Marzuki Alie juga turut menyarankan kepada kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Bambang Widjojanto (BW) agar dirinya melihat 2 sisi permasalahan.
Salah satunya jika dirinya melihat dari sisi sebagai pembela demokrasi maka dirinya harus melihat siapa yang ditindas.
"Kita harapkan jangan sampai partai ini akan menghadirkan oligarki politik dan oligarki kekuasaan di masyarakat. Seharusnya partai ini yang merubah konsep pemerintahan ketika kita melihat adanya kongkalikong di tingkat negara. Jadi, kita bangunlah partai ini dengan demokrasi yang baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Bamkostra DPP Partai Demokrat kubu AHY Herzaky Mahendra Putra menggandeng 13 kuasa hukum, yang di antaranya ada BW dalam mengajukan gugatan perlawanan hukum terkait KLB Deli Serdang.
BW beserta 12 kuasa hukum lainnya mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, 12 Maret 2021.
Selain itu, BW meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Simak Disini! Kareena Kapoor Khan Ucapkan 'Superstar' ke Alia Bhatt Saat di Hari Ulang Tahunnya
"Tadi ada yang menarik Mas Zaky kemukakan, konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar BW.
***
