Network
Tuban Bicara - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat datang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI untuk menyampaikan surat resmi agar menolak gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD.
Kehadiran putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden keenam RI tersebut, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai demokrat Teuku Riefky Harsya dan segenap pimpinan DPD termasuk anggota DPR RI Komisi III.
"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tentu jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan," kata dia di kantor Kemenkumham, Jakarta. Dikutip Tuban Bicara dari antaranews.com, Senin, 08 Maret 2021.
Baca Juga: Roy Suryo Layangkan Kata 'Jasmerah' Guna Singgung Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB
33 Ketua DPD yang mewakili seluruh ketua DPD dan para kader partai berlambang mercy di wilayah Indonesia itu juga mendampingi kedatangan AHY ke Kemenkumham. "Mereka adalah para pemilik suara yang sah," ujar AHY.
Permintaan AHY tersebut karena menilai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret merupakan ilegal serta tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Kami menyebut sebagai kegiatan yang ilegal, inkonstitusional dan KLB abal-abal," ujarnya.
Baca Juga: Partai Demokrat Jateng Berikrar Untuk Setia Kepada AHY
AHY juga mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti dan berkas yang lengkap guna memastikan KLB Demokrat di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART partai.
Para peserta yang hadir dinilainya bukan pemegang suara sah dan hanya dipakaikan jaket dan jas partai saja.
