Network
Tuban Bicara - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan, konsistensi dan orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk melakukan pencegahan.
“Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2020 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Istana Negara. Jakarta, Rabu, (16/12).
Presiden Jokowi menekankan agar pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Hal ini membutuhkan inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Menjadi Orang Pertama Penerima Vaksin Covid-19
Baca Juga: Simak 5 Fakta Menarik Pembuatan Film Mulan
“ Dengan langkah-langkah yang sistematis, sistemik dari hulu sampai hilir," imbuhnya. Dikutip Tuban Bicara dari laman kemenkeu.go.id, (16/12).
Dalam membangun sistem yang meminimalisir celah korupsi, Lankut Presiden, penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, penyederhanaan aturan dan kualitas pelayanan di lembaga pemerintahan sebagai reformasi di sektor perizinan dan layanan publik.
Mekanisme dan prosedur birokrasi yang disederhanakan didukung dengan penggunaan teknologi digital, seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya.
Baca Juga: Teken Akta Penggabungan Tiga Bank Syariah, Wamen BUMN Sebut BSI Akan Lampaui Bank Konvensional
Baca Juga: Kabar Gembira! Presiden Jokowi Umumkan Vaksin Covid-19 Gratis Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia
"Kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan,” tegasnya.
Menurut Presiden Jokowi, pembenahan sistem tersebut memerlukan pengawasan yang efektif, baik oleh pengawas internal di institusi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah. Tak kalah penting juga partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.
