Network
Tuban Bicara – Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kritik aktivis perempuan Aceh terkait penanganan covid-19.
Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama tokoh perempuan dengan tema ‘Upaya Pemerintah dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi bagi Kelompok Perempuan selama Pandemi Covid-19’ di Banda Aceh.
Dikutip Tuban Bicara dari antaranews.com diskusi ini sebagai rangkaian dari program KSP Mendengar yang digelar di Provinsi Aceh dari 25 November hingga 28 November 2020.
Baca Juga: Gerindra: Kami Tetap Komitmen Berantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
Kritik pertama muncul dari Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) Farida Haryani.
Dia menyebutkan ada sejumlah bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.
Terlebih kepada korban konflik dan disabilitas yang tidak pernah selesai.
Baca Juga: Meski Ekonomi Tumbuh Negatif, Peluang Produk Halal Masih Ada
Menanggapi hal itu, Deputi V KSP Jaleswati Pramodawardani menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah mensahkan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Sementara, Destika Gilang Lestari dari Koalisi Perempuan Indonesia mengungkapkan kondisi ekonomi kelompok perempuan di Aceh selama pandemic bergantung pada bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp2,4 Juta dari Presiden Jokowi.***
