Tuban Bicara - Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kembali menanggapi dugaan kasus suap pembelian tanah program rumah DP 0 rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh BUMD DKI Jakarta.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya dugaan korupsi pembelian tanah program rumah DP 0 rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh BUMD DKI Jakarta, Sarana Jaya.
Yoory Corneles Pinontoan selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah telah ditetapkan KPK terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan lahan program rumah DP 0 rupiah.
Baca Juga: Tepis Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Saya Tegaskan, Saya Tidak Ada Niat
Adapun salah satu dugaan suap adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi, yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.
Menurut informasi yang diperoleh, indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5,2 juta per meter persegi dengan total pembelian Rp217.989.200.000.
Dugaan kasus suap tersebut terindikasi telah merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK.
Baca Juga: Hebat! Pemuda Tuban Raih Juara 1 Lomba Kreasi Seafood
Menanggapi hal tersebut, Ferdinand menilai dugaan kasus korupsi telah merugikan APBD DKI Jakarta besar-besaran.
"Berita yang beredar dari 9 lokasi rumah Dp 0 persen yang dilaporkan ke KPK, diduga kuat telah merugikan negara hingga Rp1 triliun. Luar biasa korupsi besar-besaran APBD DKI Jakarta era Anies Baswedan, belum lagi Formula E yang juga triliunan," kata Ferdinand Hutahaean.
Selain itu, Ferdinand Hutahaean juga menanggapi pengakuan ketidaktahuan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria terkait teknis pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah.
Baca Juga: Prediksi Pertandingan Liga Champions Bayern Munchen vs Lazio 18 Maret 2021
"Tidak mungkin gubernur tak mengetahui proses pengadaan ini. Bohong," tutur Ferdinand Hutahaean.
Pasalnya, lanjut Ferdinand, sejumlah lahan tersebut telah merugikan APBD DKI Jakarta besar-besaran.
"Korupsi rumah DP 0 persen di Munjul Pondok Rangon sekitar 50 persen dari total pembelian. Dari belanja +/- Rp217 miliar, kerugian negara diduga +/- Rp 100 miliar. Ada selisih harga +/- 5,2 juta/meter. Ini korupsi gila dan paling nekat," ucap Ferdinand Hutahaean.
Oleh karena itu dalam artikel Sindir Anies Baswedan Soal Korupsi Rumah Dp 0 Rupiah, Ferdinand Hutahaean: Ini Korupsi Gila dan Paling Nekat, Ferdinand Hutahaean mengatakan pemujaan prestasi Anies Baswedan tidak tepat lantaran dugaan kasus korupsi tersebut.
"Yang begini dipuji berprestasi? Gendeng," ujar Ferdinand Hutahaean dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 16 Maret 2021.
***