Tuban Bicara - Ketua DPW PSI Jawa Barat Furqan AMC menanggapi kritik yang disampaikan oleh Pasha Ungu pada salah satu kadernya, Giring Ganesha atau yang akrab disapa Giring Nidji.
Sebelumnya Pasha Ungu mengomentari pernyataan Giring Nidji pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dalam pernyataan tersebut Giring Nidji menyinggung soal kapabilitas Anies Baswedan terkait penanganan banjir Jakarta.
Baca Juga: Manuskrip Nasihun dan Kebudayaan di Tuban
Lantas Pasha Ungu menyebut bahwa penilaian yang dilontarkan Giring Nidji pada Anies Baswedan terlalu naif.
Pasha juga menganggap bahwa Giring Nidji tidak dalam kapasitas untuk menilai seperti itu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pasha menanyakan pengalaman apa yang pernah Giring lalui hingga mengkritik Anies Baswedan dalam situasi sulit seperti ini.
"Bukankah bro Giring pun tidak dalam kapasitas menilai seperti itu? apakah bro Giring sudah pernah teruji mengelola sebuah Kota/Daerah atau bahkan kelurahan? Mohon maaf kalau saya keliru berpendapat brow ketum. Salam milenial!,” ujar Pasha.
Menanggapi hal tersebut, Furqan AMC, menyebut pernyataan yang diucapkan mantan Wakil Walikota Palu itu secara implisit mengisyaratkan setiap orang yang akan mengkritik pemerintah atau kepala daerah wajib orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau yang pernah mengurusi wilayah.
Furqan menilik bahwa kritik yang dsampaikan Pasha Ungu pada Giring justru sangat tidak masuk akal.
Pasalnya menurut Furqan, jika mengkritik pemerintah saja harus memiliki pengalaman memimpin, maka hak partisipasi jutaan rakyat bisa terancam.
“Kalau syarat mengkritik kebijakan gubernur haruslah pernah menjadi gubernur dulu, itu jelas tidak masuk akal. Jutaan rakyat bisa kehilangan hak partisipasinya dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan atau program pemerintah,” tutur dia, Rabu, 24 Februari 2021.
Menurut Furqan, keaktifan atau keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan, kinerja pemerintah dan pejabat publik akan semakin baik, karena sebagai bukti masyarakat peduli, ikut berpartisipasi.
“Partisipasi masyarakat, rakyat itu kunci,” kata dia.
Masyarakat atau rakyat biasa termasuk politisi punya hak untuk mengkritisi kinerja pejabat publik seperti gubernur dan jabatan lainnya. Terlebih yang berkaitan langsung dengan persoalan yang tengah dihadapi rakyat, seperti banjir yang terjadi berulang setiap tahun.
Kritik dari Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha Djumaryo terhadap Gubernur DKI Jakarta bisa mewakili suara rakyat DKI Jakarta yang lelah terhadap bencana banjir.
“Sebagai warga yang beraktivitas di Jakarta apalagi sebagai insan politik yang aktif memimpin sebuah partai politik, menurut saya sah-sah saja Bro Giring ikut mengkritisi kebijakan atau kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dalam menangani banjir,” kata dia.
Baca Juga: Puisi Asmaradana Karya Goenawan Muhammad
Apalagi kritik yang disampaikan Plt Ketua Umum PSI tersebut objektif, mengkritik kinerja dari kepemimpinan pejabat publik dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan kritik tersebut akan jadi diskursus yang positif, sebagaimana dikabarkan dalam artikel Nilai Kritik Pasha Ungu untuk Giring Nidji Tak Masuk Akal, PSI: Hak Partisipasi Jutaan Rakyat Bisa Hilang.
“Sepanjang yang dijadikan objek kritik adalah kinerja dari kepemimpinan sah saja. Kader PSI yang dipimpin Bro Giring juga ada di DPRD DKI, dan saya yakin Bro Giring dan kader-kader PSI lainnya juga menghargai pendapat yang berbeda dari netizen termasuk dari Pasha Ungu,” ucap dia.
***