Network
TUBANBICARA.com - Sejumlah negara berpengaruh di kawasan Asia Tenggara termasuk juga Indonesia disebut-sebut sedang mendekati Amerika Serikat.
Langkah Indonesia mendekati Amerika Serikat dikait-kaitkan dengan konflik Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan yang beberapa waktu lalu kembali memanas.
hal tersebut dilakukan Indonesia untuk merespon tekanan China di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan.
Baca Juga: KLIK DI SINI! Link Live Streaming Gratis NCT Dream di Allo Bank Festival 2022
Diketahui bersama, konflik Indonesia dan China di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan bermula ketika China memaksa Indonesia untuk menyudahi berbagai kegiatan di sekitar area Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan.
Padahal, sesuai dengan hasil konvensi PBB pada tahun 2017 tentang Hukum Laut, Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan disebut sebagai zona ekonomi eksklusif milik Indonesia.
Mengutip dari artikel yang berjudul, Jakarta Tak Temukan Cara Lain Selain Kirim F-16 ke Natuna, Media Arab: China yang Mundur dari Sana! bahwa China secara terang-terangan menganggap bila Laut Natuna Utara merupakan hak teritorial Beijing yang menyebabkan klaim tunggal yang diajukan China di Laut Natuna Utara juga menyasar ZEE Indonesia.
Ini menjadi akar penyebab hubungan China dan Indonesia memiliki tensi yang tinggi di Laut Natuna Utara.
China berargumen bila Beijing berhak atas Laut Natuna Utara berdasarkan Nine Dash Line.
Padahal pengadilan internasional telah memutus bila klaim China atas Laut Natuna Utara tak sah.
Oleh sebab itu, apa yang dilakukan China di Laut Natuna Utara merupakan tindakan ilegal.
Seolah tak perduli dengan putusan pengadilan internasinal, China tetap konsisten dengan klaim sepihak di Laut Natuna Utara.
“Dalam hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang berkomentar bahwa tidak peduli apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak,
itu tidak dapat mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan di perairan yang bersangkutan," jelas Jubir Kemenlu China Geng Shuang dikutip dari 163.com.
Klaim China atas Laut Natuna Utara yang menyerobot ZEE Indonesia juga menimbulkan ketegangan geopolitik.
Terlebih saat kapal survei dan penjaga pantai China dengan berani memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara.
“Sekitar akhir Agustus, sebuah kapal survei China dan dua kapal penjaga pantai masuk ke ZEE Indonesia, meningkatkan ketegangan geopolitik antara kedua negara.” jelas The New Indian Express 7 Januari lalu.
Ketegangan terus meningkat saat China meminta Indonesia menghentikan eksplorasi migas di Blok Tuna Laut Natuna Utara.
Bahkan, jauh sebelum itu, tepatnya di tahun 2019, Indonesia dan China nyaris terlibat perang.
2 tahun sejak perubahan nama Laut Natuna Utara, Indonesia dikabarkan siap terlibat perang.
Hal ini seperti dikutip dari artikel terbitan Al Jazeera, yang berjudul "Dilema Jakarta... Bagaimana Negara Islam Terbesar Menjadi Arena Konflik antara Amerika dan China?" yang diterbitkan pada awal bulan Mei 2022.
Media berbahasa Arab itu mengungkap awal mula perseteruan Indonesia dan China di tahun 2019 silam.
"Peristiwa itu mengacu pada sengketa internasional atas salah satu wilayah yang paling disengketakan di dunia, karena Indonesia dan Cina mengklaim menguasai wilayah di Laut Cina Selatan yang terletak di perbatasan pulau-pulau 'Natuna' Indonesia, karena Cina menganggap bahwa sekitar 90% dari laut Yang memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi lautnya sendiri, mengutip catatan penggunaan sejarah untuk mendukung klaimnya, sementara Indonesia yang terletak di pinggiran selatan Laut Cina Selatan menganggap bahwa daerah dengan perkiraan 1,9 triliun kaki kubik cadangan gas alam adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Pada akhir 2019, dunia hampir menyaksikan konflik militer antara Indonesia dan Cina sebagai akibat dari praktik terakhir di kawasan ekonomi Pasifik, yang oleh Indonesia disebut 'Laut Natuna Utara' sementara Beijing menganggapnya sebagai daerah penangkapan ikan tradisional Cina.
Pada saat yang tepat, pasukan penjaga pantai Cina mulai merambah ke wilayah tersebut, dan Jakarta tidak menemukan cara selain mengirim kapal perang dan pesawat tempur F-16, dan juga mengundang kapal penangkap ikan Indonesia untuk pindah ke daerah itu, tetapi ketegangan mereda dengan cepat setelah Cina mundur dari daerah itu, menembusnya," tulis Al Jazeera.
Sebelumnya, Indonesia mengambil langkah berani pada tahun 2017 lalu dengan mengganti nama zona ekonomi eksklusif di bagian utara Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara, beberapa di antaranya berada dalam sembilan garis putus-putus yang diklam oleh China, yang dianggap sebagai niat untuk menantang Klaim kedaulatan Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Media China, 163.com dalam artikelnya terbiatan 12 September 2019 merasa heran dengan langkah Indonesia yang mengganti nama Laut China Selatan jadi Laut Natuna Utara.
"Indonesia baru-baru ini mengganti nama zona ekonomi eksklusif yang terletak di bagian Laut Cina Selatan sebagai 'Laut Natuna Utara'," tulis 163.com.
Baca Juga: TERBARU! Lirik Lagu Satru 3 'Kok Geting Aku' Denny Caknan, Mamnun-Cimbrut
Langkah berani Indonesia itu bahkan dianggap berbanding terbalik dengan negara-negara lain yang mulai tunduk pada China.
"Sikap Indonesia yang berkembang di kawasan itu—termasuk rencana untuk membangun persenjataannya di Kepulauan Natuna yang bertetangga dan mengerahkan kapal perang angkatan laut—datang ketika klaim teritorial luas negara-negara lain terhadap China di Laut China Selatan berubah menjadi lebih tunduk," tulis 163.com.
"Sumber asing mengatakan bahwa China telah meminta Indonesia untuk membatalkan nama tersebut. Namun, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa ini adalah wilayah Indonesia dan Indonesia berhak melakukannya," tulis 163.com.
"Terkait penamaan Laut Natuna Utara, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa Indonesia berhak mengambil keputusan ini.
Laut Natuna Utara terletak di dalam wilayah Indonesia, bukan terletak di Laut Cina Selatan, Indonesia berhak mengganti nama perairan ini, Laut Natuna Utara menjadi bahasa Indonesia.
Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menanggapi pada 14 Juli: Saya tidak memiliki situasi spesifik yang Anda sebutkan.
Tapi yang ingin saya tekankan adalah, sejak lama, Laut China Selatan, termasuk nama tempat standar bahasa Inggrisnya Laut China Selatan, telah digunakan sebagai nama entitas geografis internasional, cakupan geografisnya jelas, dan sudah lama digunakan, diakui dan diterima secara luas oleh masyarakat internasional, termasuk PBB.
Perubahan nama yang disebut tidak ada artinya dan tidak kondusif bagi upaya standarisasi nama geografis internasional.
Diharapkan negara-negara terkait akan bertemu dengan China di tengah jalan dan bersama-sama mempertahankan situasi baik yang diperoleh dengan susah payah dalam situasi Laut China Selatan saat ini," tulis 163.com dalam artikelnya.
***
