Network
Tuban Bicara - Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kembali menanggapi dugaan kasus suap pembelian tanah program rumah DP 0 rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh BUMD DKI Jakarta.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya dugaan korupsi pembelian tanah program rumah DP 0 rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh BUMD DKI Jakarta, Sarana Jaya.
Yoory Corneles Pinontoan selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah telah ditetapkan KPK terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan lahan program rumah DP 0 rupiah.
Baca Juga: Tepis Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Saya Tegaskan, Saya Tidak Ada Niat
Adapun salah satu dugaan suap adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi, yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.
Menurut informasi yang diperoleh, indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5,2 juta per meter persegi dengan total pembelian Rp217.989.200.000.
Dugaan kasus suap tersebut terindikasi telah merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK.
Baca Juga: Hebat! Pemuda Tuban Raih Juara 1 Lomba Kreasi Seafood
Menanggapi hal tersebut, Ferdinand menilai dugaan kasus korupsi telah merugikan APBD DKI Jakarta besar-besaran.
"Berita yang beredar dari 9 lokasi rumah Dp 0 persen yang dilaporkan ke KPK, diduga kuat telah merugikan negara hingga Rp1 triliun. Luar biasa korupsi besar-besaran APBD DKI Jakarta era Anies Baswedan, belum lagi Formula E yang juga triliunan," kata Ferdinand Hutahaean.
