Network
Tuban Bicara - Usai terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sibolangit, Moeldoko kembali menjalani rutinitas kegiatannya di Kantor Staf Presiden.
Dari Kantor Staf Presiden, KSP Moeldoko diketahui menginstruksikan eksekusi penyelesaian 137 kasus yang terdiri dari 105 kasus/lokus di Kawasan hutan dan 32 di Kawasan non hutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria tahun 2021 secara daring di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.
Baca Juga: Dianggap Langgar Protokol Kesehatan, GPI Laporkan KLB Demokrat ke Polri
"Pagi tadi, Kepala Staf Kepresidenan @Dr_Moeldoko menginstruksikan eksekusi penyelesaian 137 kasus yang terdiri dari 105 kasus/lokus di Kawasan hutan dan 32 di Kawasan non hutan," cuit Kantor Staf Presiden sebagaimana dikutip dari akun twitter @KSPgoid pada Senin, 8 Maret 2021.
Dalam utas tersebut, KSP Moeldoko juga menegaskan bahwa TNI dan Polri perlu terlibat dalam menjaga kondusivitas di lapangan selama penanganan.
“Termasuk pihak TNI dan Polri yang perlu terlibat dalam menjaga kondusifitas di lapangan selama penanganan lebih lanjut,” imbuh Moeldoko.
Baca Juga: Usai Jadi Ketum Demokrat, KSP Moeldoko Kembali Jalani Rutinitas di Kantor Staff Presiden
Berkaitan dengan hal tersebut dalam artikel Usai Terpilih Jadi Ketum Demokrat di KLB, KSP Moeldoko Intruksikan Eksekusi Sengketa dan Konflik Agraria, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Agus Widjayanto juga mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan data yang sudah diverifikasi berdasarkan usulan CSO.
***
