Tanggapi Persoalan Perizinan Miras, Gus Jazil: Kita Bukan Bangsa Pemabuk

- 2 Maret 2021, 16:04 WIB
Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil.
Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil. /Dok. DPR RI./

Tuban Bicara - Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid atau yang akrab disapa dengan Gus Jazil menolak keras disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelegalan minuman keras (miras).

Dilansir Tuban Bicara dari laman resmi MPR RI, Gus Jazil secara tegas menolak adanya pewrizinan Perpres Investasi miras tersebut.Baca Juga: Terbongkar! Inilah Alasan Mengapa Istri Almarhum Syekh Ali Jaber Tak Pernah Keluar Rumah

Menurut Gus JazilPerpres tentang investasi miras tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tujuan negara Indonesia.

Saya selaku wakil ketua MPR RI menolak keras Perpres miras, sebab itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Gus Jazil menolak.

 
 

Gus Jazil berpendapat bahwa miras mengandung lebih banyak mudharat atau kerusakan, daripada keuntungan.

Baca Juga: Tanggapi Perizinan Legalitas Miras Oleh Presiden, Ketua MUI: Mudaratnya Bagi Investasi umat

Kita bukan bangsa pemabuk. Kita bangsa yang berketuhanan. Miras itu jalan setan, akan lebih besar kerusakannya,” jelas Gus Jazil.

Gus Jazil juga meyakini nantinya kerusakan akibat adanya investasi miras akan tidak sebanding dengan kerusakan bangsa Indonesia di masa depan.

Kita sudah miskin, jangan dimiskinkan lagi dengan miras. Kita tahun Indonesia dalam krisi multidimensi,” ungkap Gus Jazil.

Baca Juga: Soal 1000 Pengacara Siap Bela Permadi Arya, Haris Azhar: 10 Juta Biaya Materainya

Namun tolong, jangan pertukarkan kesehatan jiwa kita dengan nafsu mendapatkan uang dari investasi miras,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut telah ditetapkan pada 2 Februari 2021 yang lalu, dimana telah ditetapkan menjadi undang-undang pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Yasonna Laoly.

Baca Juga: Tegur Presiden Jokowi Terkait Legalitas Miras, Amien Rais: Menabrak Langsung Ketentuan Al-Qur'an

Berdasarkan lampiran III Perpres tersebut menyebut bahwa daftar bidang usaha yang disertai dengan persyaratan tertentu, salah satunya yang berkaitan dengan bidang usaha miras.

Editor: Imam Sarozi

Sumber: tasikmalaya.pikiran-rakyat.com


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x