Furqan menilik bahwa kritik yang dsampaikan Pasha Ungu pada Giring justru sangat tidak masuk akal.
Pasalnya menurut Furqan, jika mengkritik pemerintah saja harus memiliki pengalaman memimpin, maka hak partisipasi jutaan rakyat bisa terancam.
“Kalau syarat mengkritik kebijakan gubernur haruslah pernah menjadi gubernur dulu, itu jelas tidak masuk akal. Jutaan rakyat bisa kehilangan hak partisipasinya dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan atau program pemerintah,” tutur dia, Rabu, 24 Februari 2021.
Menurut Furqan, keaktifan atau keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan, kinerja pemerintah dan pejabat publik akan semakin baik, karena sebagai bukti masyarakat peduli, ikut berpartisipasi.
“Partisipasi masyarakat, rakyat itu kunci,” kata dia.
Masyarakat atau rakyat biasa termasuk politisi punya hak untuk mengkritisi kinerja pejabat publik seperti gubernur dan jabatan lainnya. Terlebih yang berkaitan langsung dengan persoalan yang tengah dihadapi rakyat, seperti banjir yang terjadi berulang setiap tahun.
Kritik dari Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha Djumaryo terhadap Gubernur DKI Jakarta bisa mewakili suara rakyat DKI Jakarta yang lelah terhadap bencana banjir.
“Sebagai warga yang beraktivitas di Jakarta apalagi sebagai insan politik yang aktif memimpin sebuah partai politik, menurut saya sah-sah saja Bro Giring ikut mengkritisi kebijakan atau kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dalam menangani banjir,” kata dia.