Network
Tuban Bicara - Mubalig Indonesia sekaligus Sekretaris Umum Pimpinanan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti buka suara mengenai revisi UU ITE yang sejak awal keberadannya dijadikan alat politik kekuasaan oleh berbagai pihak.
Abdul Mu’ti mengaku mendukung rencana Presiden untuk merevisi UU ITE yang ditentang banyak kalangan tersebut.
“Beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain. Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” tegas Mu’ti sebagaimana dikutip Tuban Bicara melalui muhammadiyah.or.id
Abdul Mu’ti berharap Pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku, Walaupun UU ITE tahun ini tidak ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Pernyataan Abdul Mu’ti tersebut menndukung rencara Presiden Jokowi untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif.
Namun jika implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi.
Baca Juga: Soroti Revisi UU ITE, Roy Suryo: yang Paling Penting Bubarkan Buzzer dan Organisasi 'Tukang Lapor'
“Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” jelas Jokowi.
***
