Network
Tuban Bicara - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah membahas persoalan pergantian sertifikat tanah dari yang semula bentuk fisik menjadi elektronik (sertifikat-el).
Menanggapi hal tersebut, mantan jubir KPK Febri Diansyah menngungkapkan bahwa harus ada pengawasan khusus didalam proses perencanaan dan mitigasi resiko korupsi dalam proyek sertifikat elektronik itu.
Dalam postingannya yang diunggah pada Kamis, (04/02) sebagaimana dilansir Tuban Bicara, Febri Diansyah mengatakan bahwa kasus korupsi yang terjadi di proyek e-KTP harus menjadi pelajaran dalam memulai sebuah proyek sertifikat elektronik.
Baca Juga: Puisi Sonet 14 Sapardi Djoko Damono
Baca Juga: Puisi Sonet 6 Karya Sapardi Djoko Damono
"Poinnya, sebelum mngambil kebijakan yang berefek besar pada publik dengan anggaran sangat besar, maka sangat penting lakukan mitigasi risiko korupsi sejak awal. Proyek e-KTP cukuplah jadi pembelajaran,” jelas Febri Diansyah lewat akun Twitternya @febriadiansyah sebagaimana yang dilansir Tuban Bicara.
Bahkan, Febri Diansyah juga menyebut saat ini Presiden sedang giat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk mendorong proses penerbitan sertifikat elektronik tersebut.
Tak hanya itu, dalam postingan lain, Febri Diansyah juga mengingatkan KPK untuk terus melakukan penyelidikan terkait kasus e-KTP yang menurutnya belum usai.
Ia menyebut bahwa dalam kasus e-KTP masih banyak nama politikus dan pihak swasta yang belum diproses, padahal menurut Febri Diansyah kasus e-KTP merupakan kasus yang sempurna dan melibatkan gerombolan Politikus, Pebisnis dan Birokrasi.
