Network
Tuban Bicara - Politisi Partai Demokrat Benediktus Kabur Harman atau Benny K Harman kecewa dengan beredarnya tudingan atas kelompok antikorupsi yang memiliki kepedulian dan menyuarakan pemberantasan korupsi.
Apalagi jika hal tersebut menyangkut dengan desakan agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah nama yang diisukan atau diduga ikut menerima manisnya dana hasil korupsi bantuan sosial (Bansos) yang seharusnya disalurkan untuk meredakan kesulitan masyarakat terdampak.
Keinginan publik agar KPK mengusut lebih jauh, didasari atas terkuaknya kasus korupsi dana Bansos Covid-19 oleh kader PDI Perjuangan Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial saat itu yang terjaring OTT KPK dan diketahui melibatkan sejumlah nama.
Terlebih program bansos tidak hanya persoalan Program Keluarga Harapan namun juga hingga persoalan difabel yang saat ini sedang ramai dibahas.
"Kelompok yang menyuarakan pentingnya berantas korupsi acapkali dituduh dan dicap sebagai sikap intoleran. Apalagi kalo mendesak KPK periksa nama-nama orang yang diduga kuat terlibat dan mendapat bagian dari korupsi dana Bansos, pasti dituduh dan dicap kadrun dan anti pancasila. Liberte!" kata Benny Harman seperti dikutip dari akun Twitternya, Minggu, 24 Januari 2021.
Benny Harman sendiri terpantau cukup aktif menyoroti isu perihal dana Bansos. Pada Selasa, 19 Januari 2021 lalu, Benny Harman juga sempat meminta agar Menteri Sosial saat ini Tri Rismaharini bisa menjelaskan terkait isu penerima bansos fiktif.
Baca Juga: Soal Video Viral Anggota TNI Diamuk Seorang Perempuan, Begini Penjelasan Dandim Garut
"Mensos Ibu Risma yang terhormat. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK," kata Benny Harman.
Selain permintaannya diharapkan dapat menjadi perhatian dari Mensos, Benny Harman juga mengingatkan bahwa praktik korupsi bisa menjadi jalan dari kemungkinan seorang pemimpin diprotes untuk diturunkan.
