"Walaupun itu aturannya gak ada, tapi aturan etis itu yang disebut social norm lebih kuat dari legal norm, norma hukum," ucapnya.
Bahkan dirinya menyarankan untuk posisi Mensos yang pada dasarnya adalah pengabdian kepada masyarakat atau disebut public servant, pelayan publik, lebih baik menurutnya diisi oleh orang yang tidak terikat oleh partai.
Hal itu dimaksudkan untuk memperlihatkan keterbukaan dan profesionalisme yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan partai.
"Jadi soal-soal semacam itu yang orang anggap, dalam keadaan bencana masih cari keuntungan politik juga tuh, dalam keadaan bencana di Mensos kemarin, keuntungan politik bahkan masih diperoleh oleh PDIP," tuturnya.
Baca Juga: Lawan MU Di Boxing Day, Rodgers Pastikan Jamie Vardy Turun Lapangan.
Namun Rocky Gerung tidak bisa menyangkal jika Presiden Jokowi membiarkan hal tersebut terjadi.
"Tentu presiden tidak mungkin membatalkan jatah itu, karena ada semacam hak historis dari PDIP," ucapnya.***