Network
Tuban Bicara - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, minta agar KPK secepatnya selidiki aliran dana bansos yang dikorupsi Eks Mensos Juliari yang sekaligus menjabat sebagai Wabendum PDIP tersebut.
Hal ini disebabkan, karena beberapa waktu yang lalu di Indonesia telah melangsungkan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, oleh karena itu Benny meminta agar memeriksa aliran dana korupsi bansos dalam Pilkada Serentak.
Bahkan, Petinggi partai Demokrat ini juga minta Gibran Rakabuming untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca Juga: Resmi Dilantik Jadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini Jelaskan Alasan Hapus Semua BLT: Kita Akan Kebut
“Cerita dana bansos dipake untuk sukseskan paslon partai tertentu pada Pilkada 9 12, lalu kencang di kampungku. Ayo KPK selamatkan demokrasi, jangan biarkan pemimpin produk sistem yang korup membangun negeri. Kerjanya nanti hanya numpuk harta dan kuasa, lupa rakyat,” ujar Benny K Harman.
Benny menegaskan pemanggilan terhadap putra sulung Jokowi ini harus dilakukan demi menjaga nama baik istana dan citra presiden.
“Bila perlu istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa,” lanjutnya.
Baca Juga: Serah Terima Jabatan, Fachrul Razi Ucapkan Selamat Datang Ke Gus Yaqut
Menanggapi pernyataan Benny K Harman ini, Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan bahwa siapa pun yang salah harus segera diperiksa.
“Tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri, atau siapapun, yang penting adalah jenis kejahatannya itu ya luar biasa. Seperti misalnya korupsi sebagai the common enemy sejak kita lahir di era reformasi ini,” ungkap Refly Harun di kanal Youtube pribadinya Refly Harun.
