Pemerintah Tegas Sikapi Masalah Papua

- 4 Desember 2020, 10:08 WIB
Aksi demo menuntut kemerdekaan Papua di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat, 27 November 2020, berlangsung ricuh.
Aksi demo menuntut kemerdekaan Papua di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat, 27 November 2020, berlangsung ricuh. /ANTARA

Tuban Bicara - Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, sebagai presiden sementara provinsi itu.

Angkat bicara mengenai hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan perkembangan situasi ini perlu disikapi secara serius oleh pemerintah.

Menurutnya dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut perlu dengan pendekatan yang komprehensif. 

Baca Juga: Pemerintah Perketat Prokes di Destinasi Wisata

"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil. Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah,” kata Sukamta melalui keterangan tertulisnya, Kamis 3 Desember 2020.

Mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wakil Ketua Fraksi PKS menyebut masih ada sejumlah akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

Permasalahan tersebut antara lain terkait diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua. 

Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak, Dinkes Siaga Penuh

"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektar lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia,” tegasnya.

Oleh sebab itu, legislator dapil Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.

Halaman:

Editor: M Anas Mahfudhi

Sumber: dpr.go.id


Tags

Terkait

Terkini

x