Tuban Bicara - Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pastikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terus berlanjut untuk tahun ini.
Program ini diharapkan bisa meringankan beban mahasiswa yang terdampak pandemi untuk membayar biaya kuliah.
Sebagaimana program ini, belum diketahui nilai bantuan KIP Kuliah, apakah ditingkatkan atau tidak.
“Mudah-mudahan ada penambahan. Mudah-mudahan tahun ini berkembang, syukur-syukur bertambah jumlah uangnya. Tapi yang jelas program itu akan tetap dijalankan,” kata Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, Uman Suherman, Kamis, 4 Februari 2021 lalu.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Kembali Naik, Padahal Masih Awal Tahun
Baca Juga: Kembali Terjerumus Pengguna Narkoba, Ridho Rhoma: Saya Gagal Melawan Ketergantungan
Hal itu diungkapkan Uman usai memberikan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian Politeknik Bina Mandiri di Jalan Industri, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
Uman mengatakan, pada 2020 lalu, di wilayah IV, KIP Kuliah diberikan kepada 8.000 mahasiswa. Wilayah IV ini meliputi seluruh perguruan tinggi di Jawa Barat dan Banten.
“KIP Kuliah itu diberikan pada mahasiswa sampai selesai kuliah, jadi tidak dipungut lagi biaya. Kalau dulu dikenal dengan bidikmisi,” ujar dia.
Selain KIP Kuliah, bantuan lain yang diberikan yakni KIP UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau SPP dengan nominal Rp2,4 juta per mahasiswa per semester.
Pada 2020 lalu, kata Uman, ada sekitar 60.000 mahasiswa yang mendapatkan bantuan ini di wilayah IV.
“Kalau KIP UKT itu diberikan pada perguruan tinggi atas nama mahasiswa. Jadi biaya SPP terpotong,” ucapnya.
Diakui Uman, pandemi cukup memukul dunia pendidikan. Kondisi ini terlihat dari jumlah pendaftar masuk perguruan tinggi yang menurun.
Ditambah lagi, banyak mahasiswa yang memilih cuti karena kesulitan membayar uang kuliah.
Baca Juga: Pembunuhan Sadis Lantaran Cemburu, Pria Habisi Kekasih Dengan Ditancapkan Bambu Dibagian Anus
Baca Juga: Moeldoko Masih Kalah Melawan AHY Di bursa Pilpres 2024, AHY Harus Lebih Aktif Menyuarakan Dirinya
“Kesulitan ini juga tidak hanya dirasakan oleh swasta tapi perguruan tinggi negeri,” ucap dia.
Namun demikian, Uman berharap, kondisi ini tidak memengaruhi mutu pendidikan. Soalnya, akreditasi sebenarnya tidak berpengaruh pada jumlah penerimaan mahasiswa.
“Bicara akreditasi tidak berkaitan dengan jumlah mahasiswa walaupun ada rasional semakin banyak dosen semakin sedikit mahasiswa semakin baik. Namun memang kami juga berpikir swasta itu pada umumnya masih banyak operasionalnya ditentukan uang masukan dari mahasiswa,” ujar dia.
Untuk itu, pemerintah pun turut memberikan bantuan operasional pada perguruan tinggi melalui sejumlah hibah. “Bantuan ini diharapkan mampu menjaga mutu Pendidikan atau bahkan untuk akreditasi saya pikir jadi meningkat karena itu bagian dari jaminan mutu,” ucap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Uman mengapresiasi perguruan tinggi yang masih menjaga mutu pendidikan. Terlebih, bagi perguruan tinggi yang menyiapkan kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan dunia kerja.
“Seperti yang dilakukan di Politeknik Bina Madani atau Bima yang memilih program studi yang sesuai dengan kebutuhan zaman, terlebih di sektor industri yang massif di Kabupaten Bekasi,” ucap dia.
Pada pemberian SK Izin Pendirian itu, Politeknik Bima membuka tiga program studi yang spesifik pada dunia industri. Ketiga prodi tersebut yakni Akuntansi, Manajemen Pemasaran Internasional dan Desain Media.
Direktur Politeknik Bima, Ratna Sari Dewi mengatakan, tiga program studi itu dipilih karena banyak dibutuhkan sektor industri. Untuk itu, Dewi pun optimis 90 persen mahasiswa Politeknik Bima bakal terserap di dunia kerja.
“Karena memang kami pun telah bekerja sama dengan 30 perusahaan yang telah siap menampung lulusan kami. Jadi sebelum wisuda, mereka sudah mendapatkan tempat bekerja,” kata dia.***