Network
Tuban Bicara - Saat ini pasar halal global tidak hanya diminati oleh negara berpenduduk mayoritas muslim tetapi juga negara berpenduduk non-muslim.
Sebagai contoh, dikutip dari pikiran-rakyat.com berdasarkan laporan Global Islamic Economic Report tahun 2019, Brazil merupakan eksportir produk makanan dan minuman halal nomor satu di dunia dengan nilai 5,5 miliar dollar AS (Rp80 triliun) yang disusul oleh Australia dengan nilai 2,4 miliar dollar AS (Rp35 triliun).
"Oleh karena itu, untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat produsen produk halal dunia, Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan terkait secara simultan dan kolaboratif," ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat memberikan keynote speech pada acara Webinar Strategis Nasional ' Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia' di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Sabtu 24 Oktober 2020.
Baca Juga: Atasi Siswa Stres Akibat Covid-19, FSGI: Bimbingan Konseling Itu Penting!
Terlebih, lanjut Wapres, permintaan produk halal oleh konsumen muslim global pun mengalami peningkatan setiap tahunnya.
"Tentunya hal ini merupakan potensi yang sangat besar yang harus dimanfaatkan peluangnya oleh Indonesia dengan memenuhi kebutuhan global melalui ekspor produk halal dari Indonesia," imbuhnya.
Selanjutnya, Wapres menuturkan bahwa sebagai negara berpenduduk 267 juta jiwa dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai 87 persen dari total populasinya, Indonesia merupakan pasar yang sangat menentukan dalam perdagangan produk halal dunia.
Baca Juga: Ramai Menolak Omnibus Law, Ketua DPRD Tuban Temui Masa Aksi
Namun sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih berperan sebagai konsumen produk halal dunia, bahkan menjadi yang terbesar di antara negara-negara mayoritas muslim lainnya. Wapres meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat mengkoordinasikan hal ini dengan memaksimalkan peran Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik, MUI dan BPJPH untuk bekerjasama dalam upaya kodifikasi produk halal Indonesia.
Untuk itu, Wapres menegaskan perlunya dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat mendukung Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia.***
